Ekonom UI Sebut Kelas Menengah Paling Banyak Bayar Pajak dan Zakat Tapi Minim Proteksi
Pajak.com, Jakarta – Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Chaikal Nuryakin menilai kelompok kelas menengah masih belum mendapatkan proteksi sosial yang memadai, padahal mereka merupakan penyumbang terbesar penerimaan pajak maupun zakat.
Chaikal menjelaskan bahwa selama ini program sosial pemerintah lebih banyak menyasar masyarakat lapisan bawah, yakni 40 persen terbawah. Padahal, menurutnya, jumlah pemilih terbanyak justru berasal dari kelompok kelas menengah.
“Negara ini kan memang sebenarnya voters-nya banyak kan di middle class ya. Dan juga kelas menengah ini juga pembayar pajak dan zakat kalau saya tambahin ya, yang paling banyak gitu kan ya,” ujar Chaikal dalam Podcast LPEM FEB UI bertajuk Membaca Akar Resah: Statistik Kosmetik, Program Populis, hingga Minimnya Empati, dikutip Pajak.com pada Minggu (7/9/25).
Chaikal menegaskan, suara kelas menengah seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah dan DPR. Pasalnya, kelompok ini memiliki tingkat pendidikan yang relatif tinggi sekaligus daya dukung besar terhadap perekonomian negara.
Chaikal menegaskan bahwa dalam kondisi tertentu, kelompok kelas menengah sering kali tidak memiliki proteksi sosial, bahkan tidak memiliki justifikasi untuk bisa memperoleh bantuan.
“Kalau memang kemudian ya, tadi bahwa kalau ingin sejalan gitu apa yang dilakukan oleh pemerintah, apa yang dilakukan oleh DPR sama-sama gitu ya, untuk kemudian ya kembali lagi sebenarnya DPR dan pemerintah harus bisa memahami dan juga percaya apa yang dilakukan oleh middle income class gitu. Karena kita tahu dalam kondisi tertentu dia tidak punya proteksi sosial, dia juga tidak punya mungkin justifikasi untuk mendapatkan misalnya beasiswa gitu ya,” tegasnya.
Chaikal mencontohkan bahwa banyak mahasiswa dari keluarga kelas menengah menghadapi kesulitan ketika orang tua mereka tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Menurutnya, kondisi tersebut membuat mereka tidak berhak mendapatkan beasiswa, sementara di sisi lain mereka juga kesulitan membayar biaya pendidikan.
Situasi ini, menurut Chaikal meskipun terlihat anekdotal, sesungguhnya nyata terjadi dan menunjukkan bahwa anggaran pemerintah seharusnya bisa lebih cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Kita tahu bahwa di, even di mahasiswa di UI gitu, kalau kita mengalami, ya saya yakin mereka ada middle income class, mereka tidak berhak memperoleh beasiswa, ketika ayahnya enggak mungkin apa menganggur gitu ya atau di PHK, mereka enggak mampu bayar SPP, siapa yang harus menampung gitu kan ya. Ini mungkin bersifat anekdotal gitu ya, tapi kan ini sebenarnya real gitu. Bahwa ada lokalanya memang budget pemerintah itu bisa dengan cepat gitu dirasakan oleh masyarakat gitu kan,” jelasnya.
Chaikal juga menyoroti kecenderungan pemerintah yang sering menjalankan banyak program populis secara bersamaan, padahal keterbatasan anggaran masih menjadi kendala serius. Ia menilai kondisi tersebut menimbulkan opportunity cost, yakni ketika pemerintah memilih satu program, ada prioritas lain yang justru terabaikan dan berpotensi lebih mendasar untuk masyarakat.
“Kenapa harus banyak [program dijalankan sekaligus] gitu, padahal udah tahu kita mengalami keterbatasan budget. Nah kalau dalam ilmu ekonomi itu ada namanya e-opportunity cost, kalau kita melakukan A, apa sih yang sebenarnya kita tidak lakukan? Yang mungkin adalah justru malah first base-nya atau second base-nya,” terang Chaikal.
Ia mengingatkan, jika pengeluaran untuk program-program tersebut tidak terkendali, maka risiko pemangkasan anggaran terhadap kebijakan yang lebih dekat ke masyarakat semakin besar.
“Kita tahu bahwa pada akhirnya budget pemerintah yang kurang harus kemudian mengurangi program-program yang tadinya cukup dirasakan oleh masyarakat gitu kan. Bisa nggak sih bukan cuma satu program yang harus dijalankan bertahap gitu ya, tapi juga kenapa harus simultan sekaligus gitu,” tutupnya.
Comments