in ,

DPR Minta Pemerintah Serius Gali Potensi Pajak Digital

DPR Minta Pemerintah Serius Gali Potensi Pajak Digital
FOTO: DPR RI

DPR Minta Pemerintah Serius Gali Potensi Pajak Digital

Pajak.com, Jakarta – Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan pendapatnya mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025. Salah satunya, Anggota Komisi IX DPR Fraksi Partai Golkar Dewi Asmara yang minta agar pemerintah serius gali potensi penerimaan pajak digital untuk mengoptimalkan pendapatan negara.

“Pendapatan negara tahun 2025 ditargetkan dalam kisaran 12,24 persen – 12,36 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto). Ini lebih moderat, kami dapat memahami target usulan tersebut, mengingat ekonomi global yang masih stagnan. Meskipun demikian, Fraksi Partai Golkar berharap pemerintah untuk lebih serius menggali potensi penerimaan dari sumber-sumber alternatif, terutama dari sektor ekonomi digital yang terus berkembang,” ungkap Dewi dalam Rapat Paripurna DPR ke-18 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, dikutip Pajak.com, (30/5).

Terkait dengan penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatatkan realisasi sebesar Rp 24,12 triliun hingga 30 April 2024. Jumlah tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp 19,5 triliun, pajak kripto Rp 689,84 miliar, pajak fintech (peer-to-peer/P2P lending) Rp 2,03 triliun, dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP) Rp 1,91 triliun.

Pada kesempatan berbeda, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Dwi Astuti memastikan, pemungutan pajak sektor ekonomi digital adalah untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi pelaku usaha, baik konvensional maupun digital.

“Pemerintah akan menggali potensi penerimaan pajak usaha ekonomi digital lainnya, seperti pajak kripto atas transaksi perdagangan aset kripto, fintech atas bunga pinjaman yang dibayarkan oleh penerima pinjaman, dan pajak SIPP atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa,” ujar Dwi.

Hingga 30 April 2024, pemerintah telah menunjuk 172 pelaku usaha PMSE menjadi pemungut PPN. Jumlah tersebut termasuk enam penunjukan baru, satu pembetulan, dan satu pencabutan data pemungut PPN PMSE.

Baca Juga  Potensi dan Optimalisasi Pajak Ekonomi Digital di Indonesia

Dari keseluruhan pemungut yang telah ditunjuk, 154 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE sebesar Rp 19,5 triliun. Jumlah tersebut berasal dari Rp 731,4 miliar (setoran tahun 2020), Rp 3,90 triliun (2021), Rp 5,51 triliun (2022), Rp 6,76 triliun (2023), dan Rp 2,6 triliun (2024).

“Pemerintah masih akan terus menunjuk para pelaku usaha PMSE yang melakukan penjualan produk maupun pemberian layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia,” tegas Dwi.

Sementara itu, Assistant Manager International Tax and Transfer Pricing TaxPrime Dinda Natasha menyoroti tingginya potensi penerimaan pajak digital seiring dengan data United Nations (UN) yang mengatakan Indonesia berada pada peringkat ke-4 negara dengan populasi tertinggi secara global (2023) dan peringkat ke-6 (2050).

“Artinya, tingginya tingkat populasi ini menjadi lahan yang pas untuk pertumbuhan digital economy, baik marketplace, digital services, maupun fintech. Untuk itu, dari sisi perpajakan, akan sangat baik jika regulator bisa terus mempertahankan progresivitas dalam pembuatan regulasi perpajakan terkait digital economy yang sejauh ini sudah sangat adaptif sehingga tidak terlambat meng-capture momentum ini,” ungkap Dinda kepada Pajak.com, beberapa waktu lalu.  

Ditulis oleh

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *