in ,

Dirjen Pajak Tekankan Peran Pajak untuk Pembangunan Bangsa

FOTO : IST

Dirjen Pajak Tekankan Peran Pajak untuk Pembangunan Bangsa

Pajak.com, Jakarta – Direktur Jenderal Pajak (DJP) Bimo Wijayanto menekankan bahwa pajak memiliki peran besar dalam pembangunan bangsa, terutama dalam menyediakan fasilitas publik yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, termasuk generasi muda.

Bimo menggambarkan bahwa kemerdekaan masa kini berbeda dengan masa lalu. Jika dahulu pejuang bangsa berjuang dengan senjata, maka saat ini perjuangan diwujudkan melalui kontribusi pengetahuan, keterampilan, gotong royong, dan membayar pajak.

“Kita berjuang dengan pengetahuan kita, dengan keterampilan kita, dan dengan semangat gotong royong kita. Semangat gotong royong. Semangat membayar pajak,” tegas Bimo dalam acara Pajak Bertutur 2025, dikutip Pajak.com pada Rabu (27/8/25).

Baca Juga  Aturan Baru P3B: Praktisi Soroti Tantangan Perluasan Pengujian “Beneficial Owner” bagi Wajib Pajak

Ia mencontohkan, berbagai fasilitas publik yang kini dinikmati masyarakat merupakan hasil nyata dari kontribusi pajak. Mulai dari akses pendidikan yang lebih merata, fasilitas transportasi umum, infrastruktur jalan yang lebih baik, hingga kebebasan memperoleh informasi melalui kemajuan teknologi.

Bimo juga mendorong generasi muda untuk berpikir kritis terhadap kebijakan publik, termasuk mengenai pajak, sebagai bagian dari kebebasan berekspresi. Menurutnya, sikap kritis perlu diarahkan untuk membangun bangsa agar lebih baik.

“Adik-adik enggak apa-apa mempertanyakan kenapa anggota DPR kok dinaikkan gajinya. Sementara rakyat dinaikkan pajaknya di daerah melalui Pajak Bumi Bangunan [PBB]. Enggak apa-apa berpikir kritis,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bimo menggambarkan bahwa saat ia bersekolah di era 1980-an, masih ada kewajiban membayar iuran sekolah (SPP). Kini, generasi muda tidak lagi merasakan hal tersebut karena pemerintah telah membiayai pendidikan dasar hingga menengah melalui alokasi anggaran negara, yang sebagian besar bersumber dari pajak.

Baca Juga  GNV Consulting Kupas PMK 112/2025: Penggunaan “Tax Treaty” Kini Lebih Ketat

“Dulu saya SD sampai SMP masih bayar SPP. Sekarang adik-adik tidak perlu. Bahkan di beberapa daerah sampai SMA pun gratis. Itu semua dibiayai dari pajak masyarakat,” tambahnya.

Bahkan, menurut Bimo, peluang untuk melanjutkan pendidikan tinggi baik di dalam maupun luar negeri kian terbuka lebar berkat dukungan negara yang dibiayai oleh penerimaan pajak. “Terus tadi kalau bisa bahasa Inggris. Bisa sekolah ke United States, bisa sekolah ke Eropa, Australia, Jepang, Taiwan, Cina. Adik-adik, kalian sudah memiliki semua fasilitas untuk bisa lebih merdeka,” ujar Bimo.

Lebih jauh, ia mengajak generasi muda untuk memaknai kemerdekaan dalam konteks kekinian, yakni kemerdekaan untuk memilih, mengembangkan diri, serta berkontribusi bagi bangsa melalui pajak. “Kita pengen generasi Indonesia tuh generasi yang seperti itu. Yang bebas memilih, memilih apa? Memilih sekolah mana pun yang mereka inginkan. Sekolah apa saja,” jelasnya.

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *