Bimo Wijayanto Calon Dirjen Pajak Pengganti Suryo Utomo, Punya Rekam Jejak Panjang di Reformasi Fiskal dan Investasi
Pajak.com, Jakarta – Bimo Wijayanto dipilih oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak menggantikan Suryo Utomo. Sosok ini bukan orang baru dalam urusan fiskal, investasi strategis, dan reformasi birokrasi lintas kementerian. Sepanjang kariernya, Bimo terlibat dalam banyak kebijakan nasional, mulai dari reformasi perpajakan, penguatan sistem antikorupsi, hingga akselerasi proyek strategis pemerintah.
Saat ini, Bimo menjabat sebagai Sekretaris Deputi bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Ia mengoordinasikan perencanaan kerja, pengelolaan SDM dan anggaran, serta memimpin pengawasan lintas unit di bawah kedeputiannya.
Sebelumnya, Bimo menjabat sebagai Asisten Deputi Investasi Strategis di Kemenko Marves sejak 2020. Dalam posisi itu, ia mengawal sejumlah proyek strategis nasional seperti kawasan industri hijau, energi terbarukan, pelabuhan, industri kendaraan listrik, farmasi, hingga pertahanan dan perikanan.
Pengalamannya juga kuat di lingkup Istana. Pada 2019–2020, ia menjadi Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), dan sebelumnya bertugas di Kedeputian Kajian Sosial dan Ekologi Strategis. Ia memimpin penajaman program prioritas bersama kementerian utama, termasuk Kemenkeu, Kemenkes, Kemendikbud, KemenPANRB, Kemenko PMK, serta lembaga penegakan hukum seperti KPK, Kejaksaan, Polri, dan PPATK.
Selama di KSP, Bimo mengawal kebijakan besar seperti Amnesti Pajak (Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016), Akses Informasi Keuangan untuk Perpajakan (PERPU Nomor 1 Tahun 2017 yang menjadi UU Nomor 9 Tahun 2017), dan penyusunan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi melalui Inpres Nomor 10 Tahun 2016 dan Perpres Nomor 55 Tahun 2018.
Di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Bimo dikenal sebagai Analis Senior dan pendiri awal Center for Tax Analysis (CTA) pada 2014–2015. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Dampak Makro Ekonomi di Sub-Direktorat Dampak Kebijakan. Dalam periode itu, ia menangani pemodelan deteksi fraud, analisis mikro sektoral kepatuhan pajak, dan mewakili Indonesia di SGATAR dan ATAIC.
Secara internasional, ia menjadi delegasi dalam forum OECD dan proyek reformasi PINTAR yang didanai oleh World Bank. Ia juga pernah menjabat sebagai Komisaris PT Inka Multi Solusi, Komite Audit PT Asuransi Jasindo, dan saat ini menjabat Komisaris Independen di PT Phapros Tbk.
Bimo menyelesaikan studi S3 di bidang Ekonomi di Universitas Canberra melalui beasiswa Australian Leadership Award. Ia menerima penghargaan Hadi Soesastro Prize dan melanjutkan riset post-doktoralnya di National Center for Social Economic Modeling di Australia dan Duke University di Amerika Serikat (AS).
Namun, hingga berita ini ditayangkan, belum ada kabar resmi kapan Bimo akan dilantik menjadi dirjen pajak oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
Comments