Pajak.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan ketua dan perwakilan dari beberapa asosiasi pengusaha, seperti Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), dan sebagainya. Dalam pertemuan itu, pengusaha meminta agar pemerintah memberikan tambahan insentif kepada pelaku usaha, salah satunya insentif pajak penghasilan (PPh).
“Pemerintah sudah memberikan beberapa insentif pembebasan termasuk PPN (pajak pertambahan nilai) ditanggung pemerintah dan sektor ritel masih meminta beberapa tambahan fasilitas lain yang terkait juga dengan PPh. Pemerintah akan mencatat dan mengkaji,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mendampingi Jokowi, dalam konferensi pers virtual, pada (8/9).
Selain itu, pengusaha ritel juga meminta sejumlah pertimbangan terkait aturan lain, yaitu berkaitan dengan royalti musik yang diputar di gerai ritel. Masalah ini khusus diminta Jokowi untuk dibahas menteri teknis terkait, seperti Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Kemudian, lanjut Airlangga, kalangan pengusaha selain meminta insentif pajak juga mengajukan keringanan dan kemudahan dalam memanfaatkan restrukturisasi kredit perbankan. Seperti diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memperpanjang masa relaksasi restrukturisasi kredit perbankan selama satu tahun, terhitung sejak 31 Maret 2022 hingga 3 Maret 2023.
“Ada permintaan agar POJK (Peraturan OJK) yang sudah diperpanjang ini direalisasikan di sektor koperasi, baik itu koperasi menengah ke atas maupun UMKM (usaha mikro kecil menengah),” tambahnya.
Selanjutnya, Airlangga mengungkapkan, kalangan pengusaha mengeluhkan terkait dengan arus logistik. Pengusaha meminta pemerintah mengkaji lebih jauh biaya logistik yang menjadi semakin mahal di tengah pandemi.
“Karena kenaikan logistik, termasuk kontainer ini merupakan kejadian di level global akibat pandemi COVID-19. Maka tadi usulan para pemilik kontainer ini dikumpulkan dan diminta bantuan agar bisa membantu,” sebutnya.
Terakhir, Airlangga menyebutkan, bahwa Jokowi meminta pelaku usaha untuk tetap optimistis di tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Di sisi lain, Jokowi ingin seluruh pengusaha membantu pemerintah dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang ketat kepada seluruh masyarakat.
“Berharap pada para pengusaha untuk terus semangat untuk melakukan peningkatan usahanya. Saat ini adalah momentum ekonomi untuk pulih. Hal itu melihat pemulihan yang terjadi pada kuartal-II lalu dimana ekonomi tumbuh 7,07 persen,” kata Airlangga.
Menurutnya, pemulihan ekonomi nasional telah ditandai dengan perbaikan kasus penularan COVID-19, bahkan lebih baik dengan negara lain. Kondisi itu juga didorong dengan cakupan vaksinasi yang relatif semakin meningkat, yakni di atas 107 juta vaksin.
“Maka tentu kedepannya adalah bagaimana kita mendorong para pengusaha ini untuk terus meningkatkan kegiatan ekonominya sehingga angka pengangguran bisa kita turunkan,” kata Airlangga.
Di kesempatan yang sama, Ketua Umum KADIN Indonesia Arsjad Rasjid mengapresiasi pertemuan ini sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi. KADIN Indonesia dan asosiasi pengusaha lain juga senang karena memiliki ruang dialog untuk memaparkan sejumlah tantangan dalam menjalani bisnis di tengah kondisi serba sulit ini.
“Seperti yang sudah disampaikan Pak Menko Airlangga tadi, bagaimana khususnya restrukturisasi untuk perusahaan-perusahaan dari yang kecil sampai besar, diharapkan lebih cepat, baik, dan fleksibel lagi. Modal kerja untuk pengusaha dalam menghadapi situasi pandemi,” kata Arsjad.
Selain itu, dalam pertemuan itu, KADIN Indonesia juga telah menyampaikan dukungan terhadap pemerintah untuk melanjutkan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur.
“Kami mendukung ibu kota ini sebagai simbol di Indonesia pada 2045, karena 2045 Indonesia simbolnya adalah Indonesia yang baru, yang asri dan lain-lain. Dengan ini kami mendukung (pembangunan ibu kota baru) sebagai simbol, bagaimana Indonesia menciptakan Indonesia yang baru dan menjadi Indonesia yang maju di 2045,” kata Arsjad.
