Bebaskan Pajak Global 15 Persen, Vietnam Gelar Karpet Merah bagi Investor Jepang hingga Tiongkok
Pajak.com, Hanoi — Vietnam berencana memberikan pembebasan pajak global bagi operator pembangkit listrik tenaga batu bara, juga membuka ruang lebih luas bagi keringanan pajak perusahaan multinasional lainnya. Kebijakan ini diperkirakan akan mengorbankan ratusan juta dolar Amerika Serikat (AS) penerimaan negara, demi menjaga iklim investasi dan menarik minat investor asing.
Sebagai salah satu pusat industri di Asia Tenggara, Vietnam selama ini menjadi tujuan utama perusahaan multinasional. Namun, daya tariknya mulai berkurang akibat bea masuk 20 persen yang dikenakan AS atas ekspor Vietnam, meningkatnya pajak badan bagi perusahaan besar, serta gangguan pasokan listrik yang kerap terjadi.
Dalam dokumen tertanggal 7 September yang dilaporkan Reuters, Kementerian Keuangan Vietnam mengusulkan agar sejumlah perusahaan multinasional tidak dikenakan pajak minimum global sebesar 15 persen.
“Proposal ini bertujuan untuk menjamin lingkungan investasi yang stabil, dengan tidak memberlakukan pajak minimum global 15 persen kepada sejumlah perusahaan multinasional,” tulis Kementerian Keuangan Vietnam dalam dokumen tersebut, dikutip Pajak.com, Sabtu (13/9/2025).
Sebagaimana diketahui, skema pajak ini diperkenalkan oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) untuk menekan praktik penghindaran pajak. Aturannya menyebut, bila tarif pajak lokal berada di bawah 15 persen, maka akan ditambahkan pungutan khusus agar mencapai batas minimum tersebut.
Vietnam berniat memberikan pembebasan langsung dari pungutan tambahan itu kepada tujuh pembangkit listrik yang dikuasai investor asing. Di antaranya Mitsubishi, Marubeni, dan Sumitomo dari Jepang; Kepco dari Korea Selatan; AES dari Amerika Serikat; serta perusahaan milik negara Tiongkok, Southern Power Grid. Meski demikian, perusahaan-perusahaan tersebut kemungkinan tetap harus membayar pajak tambahan di yurisdiksi lain.
Kementerian Keuangan Vietnam menyatakan usulan tersebut tetap sejalan dengan pedoman OECD. Dokumen yang sama memperkirakan, pembebasan itu bisa memangkas penerimaan negara hingga 426 juta dolar AS atau sekitar Rp6,98 triliun dari enam pembangkit listrik selama dua dekade. Sementara untuk pembangkit ketujuh, potensi kerugiannya belum dihitung.
Yang perlu dicatat, rancangan aturan ini masih dibahas dan berpeluang mendapat persetujuan parlemen bulan depan.
“Penerapan pajak pada proyek-proyek tersebut akan membuat Pemerintah Vietnam berisiko harus membayar kompensasi yang nilainya melebihi penerimaan pajak,” tertulis dalam dokumen tersebut.
Salah satu proyek yang paling terdampak adalah Nghi Son 2 di Vietnam Utara, dengan Kepco dan Marubeni sebagai pemegang saham terbesar. Jika tidak mendapat pembebasan, pembangkit tersebut diperkirakan harus menanggung hampir 190 juta dolar AS (sekitar Rp3,12 triliun) tambahan pajak hingga 2047.
Selain itu, usulan legislasi ini juga memberi pemerintah ruang lebih luas untuk memutuskan pembebasan lain dengan alasan menjaga reputasi investasi, ketimbang mengutamakan penerimaan pajak. Pemerintah Vietnam akan mempertimbangkan permintaan investor asing yang ingin jaminan insentif investasinya tetap berlaku sesuai ketentuan regulasi investasi.
“Jika investor asing meminta agar insentif investasinya dijamin, pemerintah akan mempertimbangkan dan menyelesaikan permintaan itu sesuai dengan ketentuan investasi,” demikian isi usulan tersebut.
Vietnam sebelumnya sukses menarik puluhan perusahaan multinasional dengan tawaran insentif besar, termasuk Samsung Electronics dari Korea Selatan dan Intel dari Amerika Serikat. Namun, sejumlah perusahaan mengeluhkan sulitnya memperoleh kompensasi yang dijanjikan Pemerintah Vietnam setelah disahkannya pajak multinasional global.
Sejatinya, Vietnam termasuk salah satu negara pertama yang memberlakukan pajak tambahan global 15 persen pada 2024. Kebijakan itu diperkirakan menambah penerimaan hingga 600 juta dolar AS per tahun, dengan batas waktu pelaporan pajak ditetapkan akhir 2025. Saat ini tarif pajak badan di Vietnam sebesar 20 persen, tetapi negara itu selama bertahun-tahun memberikan tarif efektif serendah 5 persen serta libur pajak panjang (tax holiday) bagi investor besar.
Comments