Pajak.com, Bali – Sebanyak 11 negara Asia berkomitmen untuk memerangi praktik penghindaran pajak melalui penandatanganan Deklarasi Bali mengenai Asia Initiative. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan, deklarasi ini menjadi simbol upaya kolektif regional dalam mewujudkan transparansi perpajakan global. Adapun 11 negara Asia itu, adalah Indonesia, India, Jepang, Singapura, Brunei Darussalam, Korea Selatan, Malaysia, Maldives, Thailand, Macau, dan Hong Kong.
Sekilas mengulas, Asia Initiative diperlukan karena saat ini partisipasi negara-negara Asia dalam upaya multilateral untuk transparansi pajak belum merata. Masih sedikit negara yang bergabung dalam forum global serta berkomitmen untuk menerapkan standar transparansi dan pertukaran informasi. Sementara, keberadaan inisiatif regional, seperti Africa Initiative dan Latin America Initiative telah membuktikan efisiensi dalam mempromosikan dan memajukan agenda transparansi pajak secara lokal.
“Asia Initiative diharapkan dapat mengisi kesenjangan di berbagai tingkat kapasitas untuk mempercepat penggunaan transparansi pajak dan pertukaran informasi. Sehingga, Asia Initiative akan berkontribusi pada transparansi pajak global yang inklusif. Transparansi perpajakan memainkan peran penting untuk menangani praktik-praktik perpajakan yang tidak dapat diterima,” jelas Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Asia Initiative Ministerial Meeting and Signing Declaration di Bali, (14/7).
Penandatanganan Deklarasi Bali ini berlangsung dalam side event Pertemuan 3rd Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) Presidensi G20 Indonesia. Adapun pembahasan Asia Initiative telah berlangsung sejak Februari 2022 yang dipimpin oleh Dirjen Pajak Suryo Utomo.
“Kemajuan yang dicapai dalam pertemuan lalu telah menjadi dasar yang sangat kuat dan kokoh untuk pertemuan kita hari ini. Indonesia meyakini komitmen yang tertuang dalam Asia Initiative sangat bermanfaat dalam transparansi perpajakan melalui pertukaran data Automatic Exchange of Information (AEoI),” ujar Sri Mulyani.
Direktur Pelaksana Bank Dunia 2010-2014 ini menjelaskan, untuk jangka pendek, transparansi akan membantu pemerintah mendorong mobilisasi sumber daya domestik serta membangun pemulihan yang tangguh dan keluar dari implikasi bencana pandemi COVID-19. Sedangkan dalam jangka panjang, Asia Initiative dapat memfasilitasi otoritas pajak untuk memerangi penghindaran pajak.
“Kami optimistis dengan semangat kerja sama yang kuat, Asia Initiative akan meningkatkan kinerja perpajakan bagi masing-masing negara. Indonesia juga berharap Asia Initiative akan meningkatkan transparansi pajak secara kredibel dan efektif melalui pertukaran informasi,” kata Sri Mulyani.
Pada kesempatan yang sama, Secretary General of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Mathias Cormann turut meyakini bahwa Asia Initiative adalah capaian penting bagi reformasi perpajakan dunia.
“Reformasi dalam hal transparansi akan meningkatkan upaya melawan penghindaran pajak dan kerugian keuangan akibat pelanggaran,” jelas Cormann.
Dengan demikian, OECD bersama dengan Presidensi G20 berkomitmen untuk meningkatkan integritas perpajakan dunia. OECD mengakui, hingga saat ini praktik penghindaran pajak merupakan tantangan berat yang terjadi di seluruh negara.
“Ada kerugian hingga 25 miliar dollar AS di Asia karena sekitar 1,2 triliun dollar AS kekayaan finansial Asia ada di luar negeri, padahal seharusnya ini bisa digunakan untuk keuntungan masyarakat mereka,” ungkap Cormann.
OECD mencatat, dalam upaya pengungkapan pajak sukarela dan investigasi perpajakan seluruh dunia, dari tambahan pendapatan mencapai 120 miliar dollar AS, sebanyak satu pertiga atau sekitar 30 miliar dollar AS berasal dari negara berkembang. Oleh karena itu, diperlukan komitmen tinggi secara global untuk meningkatkan transparansi perpajakan.
Dirjen Pajak Suryo Utomo menambahkan, Deklarasi Bali mengenai Asia Initiative ini merupakan kelanjutan dari pertemuan yang berlangsung Februari 2022 lalu yang mengusung tema Sustaining the Recovery through Enhanced Tax Transparency. Ia pun meyakini, transparasi pajak akan membantu Asia pulih setelah diterjang badai pandemi.
“Pentingnya kerja sama internasional di bidang transparasi perpajakan (tax transparency) dan Exchange of Information (EoI), untuk mengakselerasi mobilisasi pendapatan domestik, dalam masa pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Kami mengajak negara-negara di Asia untuk ikut bergabung ke dalam Asia Initiative dan mendapatkan manfaat dari kerja sama di bidang transparansi perpajakan dan EoI,” jelas Suryo.
Di pertemuan Asia Initiative Februari 2022 lalu, Indonesia memimpin otoritas pajak dari lima negara Asia anggota G20 yang juga dihadiri oleh perwakilan dari Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (Global Forum); pemimpin otoritas pajak dari 13 negara Asia anggota Global Forum; dan beberapa lembaga internasional, seperti Asian Development Bank (ADB), World Bank serta Study Group on Asian Tax Administration and Research (SGATAR).
