Pajak.com, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bekerja sama dalam Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FKPPPK) menyelenggarakan acara Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (Like It) secara virtual, pada Rabu (3/8). Program ini bertujuan untuk untuk meningkatkan literasi keuangan kepada generasi muda sehingga semakin memperbesar basis investor ritel.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, inklusi keuangan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui distribusi pendapatan yang lebih merata, penurunan kemiskinan dan stabilitas sektor keuangan. Untuk mewujudkan sistem keuangan yang inklusif, sangat diperlukan peningkatan literasi keuangan di Indonesia.
“Salah satu yang dilakukan oleh kementerian keuangan untuk melakukan edukasi dan sekaligus memberikan pilihan instrumen investasi bagi masyarakat adalah kami menerbitkan surat berharga negara dalam bentuk ritel (SBN Ritel). SBN Ritel ini selalu kita pasarkan dan saya minta kepada direktur jenderal pengelolaan pembiayaan dan risiko terus melakukan edukasi publik. Dan Alhamdulillah, saya lihat kemajuanya sangat baik. Basis investor kita terus meluas,” kata Sri Mulyani.
Hingga Juli 2021, SBN ritel seri SBR010 yang diterbitkan mencapai rekor penjualan tertinggi, baik dari jumlah investor maupun nominal. Peningkatan ini dipengaruhi dengan kemudahan untuk memesan SBN ritel.
“Dengan kita bisa memberi opsi investasi kepada masyarakat berupa SBN ritel, mereka bisa melakukan seperti belanja on-line,” tambah Sri Mulyani.
Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan, terdapat tiga alasan peran basis investor ritel sangat penting untuk mengembangkan pasar keuangan di Indonesia. Pertama, Indonesia perlu investor ritel untuk membangun dan menginvestasikan dana untuk negeri. Kedua, dengan semakin banyaknya partisipasi dari investor ritel, tingkat perputaran uang akan baik, sehingga mendukung efektivitas kemajuan ekonomi. Ketiga, basis investor ritel sangat diperlukan untuk memperkuat ketahanan ekonomi, khususnya pasar keuangan.
“Hal ini merupakan bagian dari reformasi struktural. Semakin banyak investor ritel, pasar keuangan akan semakin kuat dalam menghadapi ketidakpastian perekonomian global. Disamping itu BI juga turut berkontribusi mendorong pendalaman pasar keuangan baik melalui pengembangan instrumen pasar uang dan pasar valas, serta infrastruktur pasar keuangan. Investor ritel, kami butuh Anda. Untuk negara, untuk ekonomi dan pasar keuangan, dan juga untuk Anda sendiri,” kata Perry.
Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso. Bahkan OJK mencatat, jumlah investor di pasar modal telah meningkat menjadi 5,60 juta atau naik 96 persen dibanding tahun lalu. Menariknya, dari jumlah itu kalangan milenial mencapai 70 persen.
“Literasi keuangan menjadi aspek penting bagi investor ritel yang menjadi follower di pasar modal sehingga dapat melindungi investor dari investasi ilegal dan memitigasi investasi yang hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek yang tinggi tanpa mempertimbangkan risiko, aspek legalitas produk serta aspek kewajaran penawaran,” kata Wimboh.
Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan, pasar keuangan yang efisien akan turut mendukung terwujudnya stabilitas sistem keuangan yang lebih baik.
“LPS, sebagai bagian dari otoritas regulator di industri perbankan, hadir untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional melalui program penjaminan simpanan. Saat ini, semua bank yang beroperasi di Indonesia telah menjadi peserta penjaminan LPS,” kata Purbaya.
