Pajak.com, Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengungkapkan meski kinerja pada 2021 tercatat tumbuh positif, industri perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan dalam pengembangannya.
Di antaranya yakni masih rendahnya market share perbankan syariah terhadap perbankan nasional yaitu sebesar 6,74 persen, inovasi digitalisasi yang mengubah model bisnis keuangan, kewajiban spin off atau pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS), dan masih rendahnya porsi keberpihakan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
“Untuk itu, perlu upaya ekstra dari regulator serta pelaku perbankan syariah untuk meningkatkan porsi market share perbankan syariah ke depan,” ujarnya dalam acara Silaturahim Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO), di Jakarta, pada Rabu (25/5).
Menghadapi berbagai tantangan tersebut, Ma’ruf meminta industri perbankan syariah terus melakukan transformasi, utamanya dalam hal penguatan model bisnis, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, optimalisasi pemanfaatan teknologi, serta percepatan pertumbuhan literasi dan inklusi keuangan syariah.
“Industri perbankan syariah harus mampu mengambil langkah adaptif untuk memenuhi ekspektasi nasabah akan layanan produk yang cepat, mudah, murah, dan aman,” ucapnya.
Di samping tantangan-tantangan itu, ia menilai perbankan syariah memiliki potensi yang besar yang dapat dioptimalkan salah satunya melalui sinergi perbankan syariah dengan ekosistem industri produk halal.
“Sinergi perbankan syariah dengan industri produk halal harus ditingkatkan melalui penciptaan produk, dan layanan yang dibutuhkan bagi pengembangan industri produk halal,” terang Ma’ruf.
Selanjutnya, peluang untuk mengoptimalkan potensi perbankan syariah adalah sinergi perbankan syariah dengan pengembangan dana sosial keuangan syariah. Menurutnya, perbankan syariah harus dapat mengoptimalkan pengelolaan dana keuangan syariah berupa zakat, wakaf, infak, sedekah, termasuk dalam mendorong pengumpulan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), yang kini pertumbuhan dan jangkauannya semakin meluas berkat digitalisasi keuangan.
Selain itu, lanjut Wapres, diperlukan sinergi proaktif dengan kementerian/lembaga dan dunia usaha, termasuk BUMN untuk mendorong pemanfaatan layanan perbankan syariah oleh ASN dan pegawai BUMN, serta sinergi dengan dunia pendidikan. Katanya, sinergi perbankan syariah dengan dunia pendidikan dapat dilakukan dalam pengelolaan dana pendidikan, sekaligus sebagai bagian dari upaya peningkatan literasi masyarakat sejak dini.
“Edukasi keuangan syariah, termasuk pendidikan investasi yang baik dan halal, perlu didorong agar umat terhindar dari jerat penipuan berkedok investasi,” imbuhnya.
Di kesempatan yang sama, Ketua Umum Asbisindo Hery Gunardi mengungkapkan bahwa perbankan syariah di Indonesia telah semakin maju, terutama usai penggabungan tiga bank syariah himpunan bank negara (himbara) menjadi Bank Syariah Indonesia.
“Dengan hadirnya BSI, dari 10 bank terbesar di Indonesia terdapat 1 bank syariah. Ini merupakan tanda awal bahwa perbankan syariah seperti bunga matahari yang mekar,” kata Hery.
Tampak hadir dalam acara ini Komisaris Utama Bank Syariah Indonesia M. Arief Rosyid Hasan, Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, serta Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi.
