Pajak.com, Jakarta – Menteri Investasi (Menves)/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tetap optimistis dapat meraih target investasi sebesar Rp 1.200 triliun di tahun 2022, meskipun konflik Rusia-Ukraina masih terus berlanjut.
“Dalam pandangan kami, terkait sektor investasi, di luar sektor keuangan dan hulu migas, untuk tahun ini kami masih tetap optimistis untuk mencapai target Rp 1.200 triliun karena Rusia dan Ukraina bukan negara investor di Indonesia yang masuk 10 besar,” jelas Bahlil dalam konferensi pers virtual, (25/4).
Kendati demikian, ia mengakui, konflik Rusia dan Ukraina berpotensi memberi dampak besar dari sisi inflasi dan perdagangan, terlebih karena ketergantungan Indonesia pada beberapa bahan pokok tertentu. Seperti diketahui, Rusia adalah pengekspor minyak terbesar dunia, Indonesia pun masih bergantung pada impor gandum dari Ukraina. Kedua negara itu juga merupakan pemasok bahan baku pupuk di Indonesia.
“Kalau harga pupuk melonjak karena bahan bakunya naik, itu akan berdampak pada harga pokok produksi petani. Ujung-ujungnya harga komoditas yang dihasilkan petani akan naik. Maka terjadi inflasi. Inilah yang harus kita sama-sama pikirkan,” ungkap Bahlil.
Oleh karena itu, menurutnya, sudah tepat bila saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) gencar mendorong investasi di sektor makanan.
“Kenapa? Karena negara yang akan memenangkan daya tahan dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan perang Ukraina dan Rusia adalah yang punya kekuatan di oil and gas, serta pangan,” kata Bahlil.
Adapun realisasi investasi sepanjang 2021 tercatat sebesar Rp 901,02 triliun, mencapai 100,1 persen dari target yang diberikan secara khusus oleh Presiden Jokowi, yaitu sebesar Rp 900 triliun. Dan, mencapai 104,8 persen target pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar Rp 858,5 triliun.
Selain bertugas menghimpun target investasi, Kemenves/BKPM melalui Tim Satuan Tugas Percepatan Investasi juga telah mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebanyak 1.118—53 persen dari rekomendasi IUP yang akan di dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Hal ini dilakukan untuk mewujudkan pemerataan ekonomi di seluruh daerah.
“Dari total izin mencapai 2.078 IUP selesai sudah 1.118, berarti ada sisanya sekitar 900-an lagi. Harusnya presiden targetkan selesai bulan Maret, April ini, karena kita harus hati-hati, maka kita butuh waktu sampai bulan depan, sudah clear bulan depan,” jelas Bahlil.
Ia menjelaskan, ada empat kriteria IUP yang dicabut, yakni dipakai untuk digadaikan bank, diambil lalu di jual beli, lalu IUP masukan ke pasar keuangan tanpa implementasi di lapangan, hingga IUP ditahan sampai nanti baru dikelola.
“Sekali lagi, ini kami melakukan proses pencabutan enggak pandang bulu, bahkan ada di grup mantan perusahaan saya itu tercabut. Jujur saja, saya enggak baca nama-nama perusahaan yang dicabut supaya enggak ada conflict of interest. Ini adalah tindakan yang perlakuannya sama kepada siapapun. Salah teman juga IUP yang dicabut itu adalah ketua dari HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia), senior saya juga kecabut, teman saya juga,” ungkap Ketua Umum Badan Pengurus Pusat HIPMI periode 2016—2019 ini.
Namun proses pencabutan IUP ini bukan tanpa protes dari perusahaan. Bahlil menyebut, ada 227 perusahaan yang melayangkan keberatan atas pencabutan IUP ini, sebanyak 160 perusahaan diantaranya sudah diundang untuk melakukan klarifikasi.
“Kita buka ruang bagi yang mau memproses monggo dari yang keberatan. jika saat verifikasi ternyata mereka benar ya kita harus kembalikan,” kata Bahlil.
Secara simultan, ia mengungkap, Presiden Jokowi meminta agar Kemenves/BKPM mengakselerasi distribusi IUP, izin penggunaan kawasan hutan agar, sekaligus memastikan strategi yang tepat dalam pendistribusiannya agar pemerataan ekonomi segera terjadi.
“Presiden memerintahkan kepada kami untuk memberikan prioritas kepada kelompok-kelompok organisasi masyarakat, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, ataupun organisasi yang mempunyai kontribusi untuk gereja, dan lainnya. Ini contoh,” kata Bahlil.
Adapun prioritas perizinan juga akan diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi, dan juga pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di daerah.
“Presiden menginginkan, misalnya, lahan di Sulawesi harus diupayakan dikelola oleh masyarakat di wilayah itu, yang bisa mengelolanya, sehingga tidak dikelola oleh pengusaha yang hanya sekadar menjual izin saja. Saya ingin kolaborasi antar dunia usaha, pemerintah, dan kontribusinya kepada masyarakat, bisa memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi,” ungkap Bahlil.
