Pajak.com, Jakarta – Tahun depan, perekonomian Indonesia diprediksi masih akan mengalami gelombang ancaman. Salah satunya, fenomena taper tantrum yang dikhawatirkan kembali terjadi seiring dengan rencana pengetatan kebijakan bank sentral Amerika Serikat (AS) The Federal Reserve/The Fed.
Taper tantrum atau pengurangan kebijakan stimulus (quantitative easing/QE) dari bank sentral AS masih menjadi momok yang harus diwaspadai dan diantisipasi. Meski saat ini The Fed masih menahan suku bunga, kenaikan Federal Funds Rat bisa terjadi lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Awalnya, para peserta rapat Komite Pengambil Kebijakan The Fed memang cenderung dengan perkiraan suku bunga acuan akan naik pada 2023 mendatang. Namun, tidak menutup kemungkinan hal itu akan terjadi pada tahun depan.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, pada tahun 2022 mendatang, ada ketidakpastian kemungkinan the Fed akan mengubah kebijakan moneter, mulai mengurangi stimulus dan bahkan menaikkan suku bunga acuan karena ekonomi AS yang tumbuh tinggi. Hal ini akan mendorong pembalikan modal yang sekarang bertengger di negara berkembang termasuk Indonesia. Pasar keuangan dalam negeri akan terpukul, khususnya nilai tukar rupiah
Pertumbuhan ekonomi AS pada tahun ini diproyeksi mencapai 6,4 persen, dan tahun depan 3,4 persen persen. Sementara inflasi sampai dengan bulan April lalu sudah tembus 4,2 persen dan diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan ekonomi AS yang tumbuh lebih cepat.
“Di samping itu, pemerintah AS juga tengah menyusun tambahan stimulus senilai 2,2 triliun dollar AS. Ini pun akan berpengaruh besar terhadap akselerasi ekonomi AS. Ini risiko yang perlu kita lihat ke depan,” kata Perry dalam rapat kerja dengan komisi XI DPR RI, Rabu (2/6/2021).
Untuk itu, Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yakni BI bersama pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan memastikan stabilitas sistem keuangan Indonesia tetap terjaga meski nantinya dihantam berbagai risiko. Untuk menghadapi risiko ketidakpastian pasar keuangan global itu, strategi yang dilakukan pemerintah antara lain dengan mematok asumsi suku bunga (yield) Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun 2022 di kisaran 6,32 persen sampai 7,27 persen. Selain itu, KSSK juga bersinergi untuk pendalaman dan pengembangan pasar keuangan. Pemerintah sepakat, bahwa pasar keuangan domestik yang dalam, aktif, dan likuid sangat diperlukan dalam meningkatkan stabilitas pasar. Hal ini akan meminimalkan dampak risiko volatilitas aliran modal investor asing terhadap yield SUN.
Sebagai informasi, taper tantrum adalah sebutan dari efek pengumuman kebijakan moneter the Fed pada tahun 2013 silam. Saat itu rencana kebijakan mengurangi stimulus QE itu langsung memukul kurs sejumlah negara berkembang. Padahal, saat itu ekonomi Indonesia sedang di atas angin, tumbuh pada rata-rata di atas 6 persen dan rupiah berada di level 8.000 per dolar AS, serta neraca transaksi berjalan surplus dan terjadi lonjakan harga komoditas. Namun, mendadak pasar keuangan terguncang hebat saat The Fed memulai pengurangan pembelian obligasi.
Taper tantrum juga disebut demikian karena efek itu langsung muncul walaupun tindakan kebijakan moneter belum dilakukan. Sat itu The Fed mengumumkan akan mengurangi laju pembelian obligasi AS atau US Treasury untuk mengurangi jumlah uang yang diberikannya ke ekonomi. Taper tantrum juga terjadi akibat meningkatnya imbal hasil obligasi sebagai reaksi atas pengumuman itu.
