in ,

Komisi XI DPR Kritisi Pengajuan Modal Rp 6,1 T untuk BUMN dan Bank Tanah

Komisi XI DPR Kritisi Pengajuan Modal
FOTO: DPR

Komisi XI DPR Kritisi Pengajuan Modal Rp 6,1 T untuk BUMN dan Bank Tanah

Pajak.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dolfie Othniel Frederic Palit mengkritisi pengajuan suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 6,1 triliun untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Bank Tanah (bank tanah). Adapun suntikan PMN ini diajukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Komisi XI dengan Menteri Keuangan, di Gedung Nusantara I, Senayan.

“Mengenai bank tanah, dulu kita pernah rapat pendalaman pada 9 November 2022, kami belum menyetujui PMN Rp 500 miliar saat itu, tapi akhirnya terbit juga PP (peraturan pemerintah) yang memberikan PMN pada bank tanah, ini mohon diklarifikasi dulu. Kami intinya belum dapat menyetujui ketika itu, tapi sudah keluar (PP). Apa gunanya rekomendasi yang kita rapatkan kalau seperti ini,” tegas Dolfie dalam rapat kerja yang juga disiarkan secara daring, dikutip Pajak.com, (2/7).

Baca Juga  BKPM: Daya Saing Indonesia Capai Peringkat Tertinggi Sepanjang Sejarah pada WCR 2024

Dengan demikian, ia mengusulkan untuk menolak persetujuan PMN terhadap bank tanah untuk 2024 dan melakukan pendalaman lebih lanjut terkait pemberian suntikan PMN bagi BUMN.

Kritik senada juga diungkapkan Anggota Komisi XI DPR Vera Febyanthy. Ia mengkritisi standar yang digunakan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam menentukan pemberian PMN.

“Pentingnya transparansi dalam penggunaan dana publik untuk BUMN, agar tidak terjadi pemborosan atau penyalahgunaan. Saya belum mendapatkan indikasi atau standar apa yang dipakai Kemenkeu dalam memberikan PMN. Ini penting agar kita dapat pemahaman utuh terkait uang rakyat yang kita investasikan ke entitas BUMN. Jangan sampai (PMN) disia-siakan karena membiayai BUMN yang tidak bisa memberikan kinerja yang baik. Jangan sampai negara salah memberikan investasi,” ungkap Vera.

Baca Juga  Potensi Pengelolaan Dana “Family Office” Capai Rp 8 Ribu T, Jokowi Bentuk Tim Khusus

Rincian usulan PMN 

Dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemberian PMN BUMN dan bank tanah merupakan amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian diturunkan dalam PP Nomor 64 Tahun 2021 tentang pemberian modal awal.

Adapun BUMN tersebut adalah PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Industri Kereta Api (INKA), PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI), PT Hutama Karya (HK), serta Badan Bank Tanah (bank tanah).

“KAI diusulkan mendapatkan anggaran Rp 2 triliun untuk kebutuhan belanja modal retrofit dan pengadaan set KRL (kereta rel listrik). Lalu, INKA mendapatkan Rp 965 miliar untuk pembangunan line 2 di pabrik Banyuwangi yang memproduksi kereta berbahan stainless steel. Untuk PELNI memperoleh Rp 500 miliar sebagai tambahan modal belanja bagi pembelian 1 unit kapal baru. Kemudian, Hutama Karya akan menerima Rp 1 triliun untuk penyelesaian pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) pada ruas Palembang – Betung,” urai Sri Mulyani.

Baca Juga  Jenis dan Daya Tarik “Family Office” di Hong Kong

Sementara, bank tanah diusulkan untuk diberikan penjaminan sebesar Rp 1 triliun. PMN juga direncanakan untuk penggunaan alokasi kewajiban penjaminan sebesar Rp 635 miliar.

Ditulis oleh

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *