in ,

Gelar ACT 2024, UNS Bedah Kebijakan Digitalisasi Perpajakan dari DJP dan Praktisi 

Gelar ACT 2024
FOTO: Aprilia Hariani dan HPMS

Gelar ACT 2024, UNS Bedah Kebijakan Digitalisasi Perpajakan dari DJP dan Praktisi 

Pajak.com, Surakarta – Himpunan Mahasiswa Program Studi (HPMS) Akuntansi Perpajakan Universitas Sebelas Maret (UNS) gelar webinar Annual Conference of Taxation (ACT) 2024 bertajuk Digitalisasi Kebijakan Perpajakan untuk Mendukung Transformasi Ekonomi. Webinar yang diikuti oleh sekitar 900 peserta ini bertujuan untuk membedah penjelasan kebijakan digitalisasi perpajakan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan praktisi perpajakan.

Adapun narasumber yang hadir adalah Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Kalimantan Barat Inge Diana Rismawanti, Manager of DDTC Fiscal Research and Advisory Denny Visaro, dan Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Madya P2Humas DJP Eko Ariyanto. Webinar yang juga didukung oleh Pajak.com ini dimoderatori oleh Dosen D-III Perpajakan UNS Titik Setyaningsih.

Dekan Sekolah Vokasi UNS Santoso Tri Hananto mengapresiasi terselenggaranya ACT 2024, baik kepada narasumber, sponsor, dan media partner. Ia berharap acara ini dapat memberikan cakrawala pengetahuan yang komprehensif bagi mahasiswa dan masyarakat mengenai kebijakan digitalisasi perpajakan untuk mendukung transformasi ekonomi.

“Perpajakan unsur vital dari sebuah negara. Kita yakin secara bertahap penerimaan perpajakan ini semakin kuat, sehingga dapat menopang pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Untuk itu, kesadaran pajak juga terus digaungkan. Apalagi era digital sudah hampir 10 tahun ada di sekitar kita. Semoga penjelasan mengenai kebijakan digitalisasi perpajakan untuk mendukung transformasi ekonomi ini bisa kita pahami dan kita ikut menyukseskannya,” ungkap Santoso, dikutip Pajak.com, (3/7).

Apresiasi dan harapan senada juga diungkapkan oleh Kepala Prodi D-III Perpajakan Trisninik Ratih Wulandari. Ia juga menjelaskan, ACT merupakan program tahunan HPMS UNS yang berisi kompetisi dan seminar/webinar perpajakan.

 “Webinar perpajakan ini adalah puncak acara dari Annual Conference of Taxation 2024 yang menghadirkan narasumber yang sangat kompeten di bidang perpajakan. Semoga peserta dapat memanfaatkan pengetahuan yang disampaikan oleh narasumber, apalagi saat ini kita sudah memasuki era digitalisasi,” ungkap Trisninik. 

Baca Juga  “Core Tax” Segera Diterapkan, Apa yang Perlu Disiapkan Wajib Pajak?

Kebijakan digitalisasi perpajakan dari DJP 

Kepala Kanwil DJP Kalimantan Barat Inge Diana Rismawanti membuka pemaparan dengan kutipan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyatakan, “para pelaku usaha dan Wajib Pajak adalah mitra kami dalam membangun negara melalui pajak. Pajak bukan beban tetapi kewajiban kita kepada negara.”

Dengan demikian, Inge berharap, Wajib Pajak dapat bergotong royong membangun negara dengan mematuhi peraturan perpajakan. Di sisi lain, DJP terus berupaya melakukan transformasi pelayanan berbasis digital untuk memudahkan Wajib Pajak dan mendorong transformasi ekonomi.

“Sejak tahun 2018, DJP telah mengembangkan PSIAP (Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan) atau yang populer disebut dengan core tax ini bertemakan transformasi teknologi infomasi, basis data, dan proses bisnis. Dengan begitu, proses bisnis perpajakan akan lebih sederhana, efektif, efisien, dan akuntabel,” jelasnya.

Secara teori, Inge menjelaskan bahwa PSIAP merupakan proyek rancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi yang berbasis Commercial Off The Shelf (COTS) disertai dengan pembenahan basis data.

Value kemudahan proses bisnis bagi Wajib Pajak dapat dirasakan dengan adanya PSIAP, yakni kemudahan pendaftaran (Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP), lalu ada layanan Taxpayer Account Management (TAM) yang berisi informasi lengkap mengenai Wajib Pajak—terdiri jumlah pajak yang sudah dibayar, nominal pajak yang jatuh tempo, atau tagihan pajak. Kemudahan juga bisa dimanfaatkan saat membayar pajak, karena akan ada 1 kode billing yang dapat digunakan untuk membayar beberapa jenis pajak. Melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) tahunan/masa juga akan semakin mudah dengan adanya PSIAP,” urai Inge.

Untuk mendukung implementasi PSIAP tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP mulai 1 Juli 2024. Secara teknis, pemadanan NIK dan NPWP disampaikan oleh Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Madya P2Humas DJP Eko Ariyanto.

Baca Juga  Robert Pakpahan: “Core Tax” Perkuat Akurasi Pengawasan Wajib Pajak dalam CRM

Peluang dan tantangan PSIAP bagi Wajib Pajak

Manager of DDTC Fiscal Research and Advisory Denny Visaro menyampaikan penerapan sistem baru dalam PSIAP merupakan implementasi dari konsep tax administration 3.0. Bagi Wajib Pajak, peluang utama penerapan konsep ini adalah peningkatan kepatuhan yang dapat memberikan kepastian hukum.

“Dengan konsep dari tax administration 3.0, membayar pajak akan menjadi pengalaman yang lebih lancar dan terintegrasi ke dalam kehidupan sehari-hari dan bisnis. Selain itu, Wajib Pajak dapat memeriksa pajak yang telah ditunaikan, karena akan jelas aturan mana yang diterapkan pada data tertentu. Kombinasi ini akan mendukung kepatuhan Wajib Pajak dalam mengurangi jumlah area, di mana kepatuhan masih menjadi pilihan,” jelas Denny.

Kendati demikian, tantangan yang perlu dimitigasi dalam penerapan konsep tax administration 3.0, yaitu integrasi Enterprise Resource Planning (ERP) dengan software perpajakan yang khusus. Hal ini merupakan bagian dari Tax Control Framework (TCF) melalui integrasi data perpajakan dengan DJP. Adapun TCF merupakan jaminan (assurance) bahwa Wajib Pajak mampu mengidentifikasi dan memitigasi risiko pajak.

“Penerapan TCF ini misalnya, saya sebagai pemimpin perusahaan akan memikirkan pajak dari awal, bukan nanti-nanti dipikirkan—bagaimana kewajiban perpajakan perusahaan saya, membayarnya bagaimana sehingga menghindari ketidakpatuhan perpajakan. Jadi, penerapan TCF, PSIAP, dan CRM (Compliance Risk Management) membantu Wajib Pajak memitigasi risiko. Namun, jangan lupa, penerapan keduanya ini berbasis teknologi informasi yang memiliki fleksibilitas tinggi, sehingga perlu terus di-upgrade,” tambah Denny.

Ditulis oleh

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *