Pajak.com, Jakarta – Kementerian Investasi(Keminves)/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berkolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memperkuat kerja sama diplomasi ekonomi bidang investasi. Komitmen ini dituangkan dalam penandatanganan nota kesepahaman antara kedua belah pihak, pada (31/8).
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang terjalin bersama Kemenlu. Menurutnya, para duta besar Indonesia dan konsul jenderal memiliki peran penting dalam diplomasi dan mempromosikan peluang investasi Indonesia di luar negeri.
“Di tengah ketidakpastian pandemi Covid-19 ini, sudah saatnya bagi kita melakukan konsolidasi internal. Maju bersama untuk menggaet foreign direct investment (FDI). Saat ini FDI sudah mulai sehat di saat negara lain FDI-nya masih turun, kita 52,4 persen (FDI) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) 47,6 persen,“ kata Bahlil melalui keterangan tertulis yang diterima Pajak.com.
Bahlil mengatakan, Keminves/BKPM telah menyiapkan peta peluang investasi yang dapat dijadikan materi bagi para perwakilan Kemenlu di luar negeri untuk mempromosikan investasi di Indonesia.
“Untuk mengimbangi penetrasi negara lain, kita membuat stimulus-stimulus. Salah satu di antaranya Peta Peluang Investasi. Kita sekarang sudah punya 23 proposal yang paten punya,” ungkap Bahlil.
Keminves/BKPM mencatat, realisasi investasi sepanjang semester I-2021 sebesar Rp 442,8 triliun atau tumbuh 10 persen. Pencapaian itu tersokong oleh realisasi FDI atau penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp 228,5 triliun atau melonjak 16,8 persen dibandingkan tahun lalu. Sementara sisanya, yakni Rp 214,3 triliun berasal dari PMDN atau tumbuh lebih lambat dibandingkan FDI.
Bahlil mengatakan, FDI di Indonesia mempunyai kualitas investasi yang bagus. Sebab, penyebaran dana dan proyeknya investasi sudah didominasi di luar jawa. Bahkan, kondisi itu menjadi tren yang terus berlangsung sejak kuartal III-2020 lalu.
Di kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyoroti perkembangan positif di dalam negeri terkait transformasi iklim usaha dan pembentukan Indonesia Investment Authority (INA). Oleh sebab itu, di tengah situasi pandemi COVID-19, penting bagi Kemenlu dan Kemenves bersinergi lebih erat untuk bekerja beyond business as usual guna mempercepat pemulihan ekonomi.
“Dalam kerangka inilah nota kesepahaman ini disusun sebagai landasan kuat untuk menjalin kerja sama dalam tiga tahun mendatang dan membangun hubungan antar kementerian yang agile, tanpa sekat birokrasi, dan result-oriented,” kata Retno.
Ia menambahkan, terdapat beberapa peluang yang dapat dikejar bersama dalam waktu dekat. Pertama, mendorong investasi di sektor kesehatan. Kedua, menarik investasi yang hijau dan ramah lingkungan. Ketiga, membidik mitra-mitra strategis dalam kerangka sovereign wealth fund (SWF).
“Di tengah badai Pandemi ini, kita tidak bisa mengubah arah angin, tetapi kita bisa menyesuaikan layar kapal sehingga kita tetap dapat tiba di tujuan, yaitu Indonesia yang lebih maju,” kata Retno.
