Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmen Indonesia untuk implementasikan kerangka Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam pembangunan infrastruktur yang dapat mengatasi tantangan perubahan iklim. Pemerintah akan terus menyosialisasikan kepada sektor swasta untuk menyadari pentingnya investasi pembangunan infrastruktur berbasis ESG itu.
“Dalam pembangunan infrastruktur, pemerintah ke depannya telah berkomitmen untuk mengadopsi prinsip-prinsip kelestarian lingkungan atau standar kualitas ESG. Jadi kami meningkatkan kesadaran para investor serta mengadaptasi standar-standar kualitas yang saat ini juga sudah menjadi golden standard secara global, yaitu ESG, untuk kualitas pembangunan infrastruktur dan pengambilan keputusan investasi,” jelas Sri Mulyani dalam Indonesia Public Private Partnership (PPP) Day bertajuk Quality Infrastructure Investment for Sustainable and Inclusive Growth, yang merupakan rangkaian Dubai Expo, (29/3).
Menurutnya, peran teknologi digital juga dinilai sangat penting untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung tujuan pembangunan. Adapun komitmen Indonesia untuk implementasikan ESG dalam pembangunan infrastruktur, meliputi sektor air minum, perumahan untuk memanfaatkan pasar green investment, serta program dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk mempromosikan pembangunan yang inklusif dan ramah lingkungan.
“ESG juga difokuskan untuk berkontribusi dalam pengurangan karbon, penerapan aspek gender untuk inklusivitas, dan pada penerapan teknologi dalam transaksi persiapan dan proses operasi proyek,” tambah Sri Mulyani.
Ia mengingatkan, Indonesia memiliki komitmen dalam Perjanjian Paris untuk menurunkan emisi karbon sebesar 25 persen dengan kapasitas sendiri dan 41 persen dengan dukungan global pada tahun 2030.
“Untuk itu, pemerintah memobilisasi pembiayaan swasta untuk infrastruktur yang berkelanjutan menjadi sangat penting untuk membuka sumber pendanaan, untuk mengembangkan infrastruktur yang berkelanjutan. Pemerintah terus berupaya mengadopsi prinsip-prinsip kelestarian lingkungan atau standar kualitas ESG dalam pembangunan infrastruktur dan dalam setiap keputusan investasi,” jelas Sri Mulyani.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Uni Emirat Arab (UEA) Younis Haji Al Khouri menuturkan, pentingnya menjajaki kolaborasi potensial untuk masa depan pembiayaan infrastruktur dan pembangunan ekonomi. Menurutnya, investasi sektor swasta dalam proyek infrastruktur adalah kunci untuk mempercepat transisi pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
“Ini adalah prioritas global yang diarusutamakan melalui upaya G20 dengan memajukan agenda investasi infrastruktur yang berkualitas, karena peningkatan partisipasi sektor swasta akan membantu mengembangkan sektor infrastruktur yang lebih tangguh dan berkelanjutan,” ungkap Younis.
Seperti diketahui, agenda utama Presidensi G20 Indonesia menekankan komitmen terhadap penerapan prinsip keberlanjutan (sustainability) dan ketahanan (resilience) dalam pembangunan infrastruktur dan investasi.
“Terima kasih kepada pemerintah Indonesia dan PPP unit di kementerian keuangan yang telah mengundang kami dalam pertemuan ini. Momentum ini adalah kesempatan besar untuk mengeksplorasi model pembiayaan PPP yang inovatif dan mengeksplorasi perangkat yang diperlukan, sehingga memudahkan transisi net zero dalam aset infrastruktur,” ujar Younis.
UEA merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia untuk bidang infrastruktur atau proyek strategis nasional. Komitmen investasi pemerintah UEA di Indonesia pada awal 2022 mencapai 32,7 miliar dollar AS atau sekitar Rp 457 triliun.
Dialog Indonesia PPP Day yang berlangsung sejak 28 Maret ini juga menghadirkan narasumber dari Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Kedutaan Besar Kanada untuk Indonesia, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI, dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PII.
