Pajak.com, Jakarta – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ingin agar ekonomi dan keuangan syariah Indonesia menjadi yang terbesar di dunia. Hal itu diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, dalam acara peresmian Lembaga Forum Nasional Keuangan Syariah Shafiec, secara daring, pada Jumat (12/3). “Bapak Presiden juga menekankan bahwa sebagai negara muslim terbesar di dunia, ekonomi dan keuangan syariah Indonesia itu selayaknya juga menjadi yang terbesar di dunia,” kata Pratikno.
Harapan itu bukan sekadar angan. Berdasarkan data The State of Global Islamic Economy Indicator Report, ekonomi syariah di Indonesia menduduki peringkat ke-10 dunia pada tahun 2018. Angka ini merangkak naik di tahun 2019 menjadi peringkat ke-5, dan peringkat ke-4 di tahun 2020. “Kita harus berusaha terus, terus berupaya agar Indonesia menjadi rangking pertama terbesar di dunia,” ujar Pratikno.
Sejatinya, percepatan pengembangan sektor keuangan syariah diejawantahkan dengan pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) melalui Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016. Lembaga ini kemudian diperkuat dan diperluas menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNKES) pada tahun 2020 dengan berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020.
KNEKS dipimpin oleh langsung oleh Presiden sebagai ketua dan didampingi Wakil Presiden sebagai wakil ketua sekaligus ketua harian. KNEKS beranggotakan enam menteri, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Menteri Keuangan; Menteri Agama; Menteri BUMN; Menteri PPN/Kepala Bappenas; Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. KNEKS turut melibatkan Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Menurut Pratikno, KNEKS merupakan bentuk upaya pemerintah menguatkan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. “Guna mendukung pembangunan ekonomi nasional terutama meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, ekonomi yang berkeadilan, serta kesejahteraan yang dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, di seluruh pelosok Tanah Air,” kata Pratikno.
Selain pengembangan ekonomi syariah Indonesia, Jokowi juga berkeinginan untuk menaikkan kelas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pemberian modal dan pembinaan dari lembaga keuangan syariah.
