Utang Luar Negeri Indonesia Tembus 430,4 Miliar Dolar AS, Naik 6,4 Persen di Kuartal I-2025
Pajak.com, Jakarta – Bank Indonesia (BI) mencatat, posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada kuartal I 2025 mencapai 430,4 miliar dolar Amerika Serikat (AS). Jumlah ini tumbuh sebesar 6,4 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada kuartal sebelumnya yang sebesar 4,3 persen.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso, menyampaikan bahwa kenaikan ini berasal dari sektor publik, khususnya pemerintah. Meski naik, BI menegaskan bahwa struktur ULN Indonesia masih terjaga dan dikelola secara hati-hati.
“Utang Luar Negeri [ULN] Indonesia pada triwulan I 2025 terjaga,” kata Ramdan, dikutip Pajak.com pada Kamis (15/5/25).
ULN pemerintah pada kuartal I 2025 tercatat sebesar 206,9 miliar dolar AS. Jumlah tersebut tumbuh 7,6 persen yoy, meningkat signifikan dibandingkan 3,3 persen yoy pada kuartal IV-2024. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh dua faktor utama: penarikan pinjaman dan meningkatnya aliran modal asing yang masuk melalui Surat Berharga Negara (SBN) internasional.
Peningkatan investasi asing tersebut mencerminkan kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia, meskipun ketidakpastian di pasar keuangan global terus meningkat.
“Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan mengelola ULN secara hati-hati, terukur, dan akuntabel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal,” ujar Ramdan.
ULN pemerintah diarahkan untuk mendanai sektor-sektor prioritas yang mendukung pembangunan. Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial menerima alokasi terbesar, yakni 22,4 persen dari total ULN pemerintah.
Kemudian, diikuti oleh sektor Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,5 persen), Jasa Pendidikan (16,5 persen), Konstruksi (12,0 persen), serta Transportasi dan Pergudangan (8,7 persen).
Penting untuk dicatat, hampir seluruh ULN pemerintah merupakan utang jangka panjang, dengan porsi mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah. Ini memberikan ruang stabilitas dalam pengelolaan utang jangka menengah hingga panjang.
Sementara itu, ULN dari sektor swasta tercatat sebesar 195,5 miliar dolar AS, mengalami kontraksi 1,2 persen yoy. Namun kontraksi ini lebih kecil dibandingkan kuartal sebelumnya yang sebesar 1,6 persen yoy, menunjukkan perlambatan penurunan.
Kontraksi terutama terjadi pada sektor perusahaan non-keuangan (nonfinancial corporation), yang mencatat penurunan 0,9 persen yoy, membaik dibandingkan kontraksi 1,7 persen pada kuartal IV-2024.
Sektor swasta yang paling banyak menyumbang ULN meliputi Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik dan Gas, serta Pertambangan dan Penggalian. Keempat sektor ini menyumbang 79,6 persen dari total ULN swasta. Sama seperti sektor pemerintah, ULN swasta juga didominasi utang jangka panjang, dengan proporsi mencapai 76,4 persen.
BI menegaskan bahwa meskipun jumlah ULN meningkat, struktur ULN nasional tetap sehat. Rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berada di level 30,6 persen dan didominasi oleh utang jangka panjang sebesar 84,7 persen dari total ULN.
BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN dan pengelolaannya. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.
“Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan,” jelasnya.
Comments