Pajak.com, Jakarta – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, saat ini transportasi harus menggunakan teknologi penunjang agar mampu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable).
“Pada hakikatnya, transportasi berbasis teknologi didedikasikan untuk mempermudah mobilitas masyarakat bekerja dan berusaha, pemerataan distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional,” jelas Budi Karya, dalam webinar bertajuk Penggunaan Teknologi Transportasi guna Menunjang Pembangunan Berkelanjutan pada Masa Pandemi yang Cepat, Optimal, dan Efektif, yang diselenggarakan Universitas Gajah Mada (UGM), pada Sabtu (5/6).
Berdasarkan Sustainable Development Goals (SDGs) 2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024, arah kebijakan mobilitas dirancang dengan konsep smart city, green city, dan sustainable city. Sehingga dalam membangun sistem transportasi, kementerian perhubungan juga harus berpedoman dengan itu.
Secara garis besar, transportasi yang berkelanjutan harus mencakup aspek keselamatan, tarif terjangkau, aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur, tertib, dan rendah polusi.
“Penerapan teknologi dalam transportasi akan meningkatkan keselamatan, mobilitas, mengurangi biaya dan mengurangi kerusakan lingkungan, yang dapat mendukung terwujudnya transportasi berkelanjutan tersebut,” jelas Budi Karya.
Budi Karya menyebutkan, McKinsey Global Institute merilis fakta, bahwa kendaraan otonom (transportasi publik) dapat mengurangi emisi karbon dan kemacetan, menekan konsumsi bahan bakar hingga 15 persen, dan mengurangi tingkat kecelakaan di jalan raya hingga 40 persen—kecelakaan yang disebabkan oleh kesalahan manusia.
Ia mengatakan, penerapan teknologi yang sudah dilakukan sektor transportasi di Indonesia, yaitu pengembangan green port di Terminal Teluk Lamong, Surabaya—green port pertama di Indonesia. Rencananya pengembangan serupa akan dilakukan di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta.
Kemudian, telah dibangun infrastruktur terpadu dan terintegrasi seperti, transit oriented development (TOD) di Poris Plawad (Tangerang) dan aksesibilitas pariwisata di lima Bali baru. Selain itu, ada pengembangan sarana transportasi berbasis listrik seperti KRL (kereta Listrik) dan mobil listrik.
“Kementerian perhubungan sudah memulai dengan menggunakan kendaraan dinas listrik untuk operasional. Kita juga harus memikirkan bagaimana teknologi transportasi mendorong aksesibilitas di berbagai daerah terluar misalnya di Papua,” kata Budi Karya.
Ke depan, penerapan teknologi pada sektor transportasi yang dapat dilakukan, diantaranya melalui kendaraan otomatis, internet of things, machine learning, dan big data.
Dengan demikian, Budi Karya mengajak para akademisi dan mahasiswa untuk mengambil peluang dalam mewujudkan transportasi berkelanjutan di tengah tantangan ketidakpastian akibat pandemi Covid-19.
“Kita ambil gagasan melalui inovasi yang extraordinary dengan berbagai transformasi digital dan teknologi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan transportasi. Kita ingin mobilisasi masa depan akan lebih ramah lingkungan, lebih cerdas, dan lebih fleksibel,” tuturnya.
Webinar juga turut diihadiri Hedy Rahadian (Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat); Sigit Priyanto (safety transportation engineering); Toha Fauzi (Direktur Operasional 2 PT Pembangunan Perumahan). Acara dimoderatori oleh Imam Muthohar (Dosen Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan UGM).
