Sri Mulyani Kucurkan Rp24,4 Triliun untuk Lima Paket Stimulus Ekonomi Kuartal II-2025
Pajak.com, Jakarta – Pemerintah resmi mengalokasikan anggaran sebesar Rp24,44 triliun untuk lima paket stimulus ekonomi pada kuartal II-2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap mendekati 5 persen di tengah ancaman perlambatan akibat kondisi global.
“Kita harapkan pada kuartal II pertumbuhan ekonomi tetap bisa dijaga mendekati 5 persen dari yang tadinya diperkirakan akan melemah akibat kondisi global,” kata Sri Mulyani usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, dikutip Pajak.com pada Selasa (3/6/25).
Anggaran stimulus ini terdiri dari Rp23,59 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Rp0,85 triliun dari non-APBN. Pemerintah menyiapkan paket stimulus dalam lima kebijakan yang ditujukan untuk mendongkrak konsumsi rumah tangga, menjaga stabilitas ekonomi, serta mendukung kesejahteraan masyarakat.
Pertama, pemerintah memberikan diskon transportasi berupa diskon tiket kereta sebesar 30 persen, tiket angkutan laut 50 persen, serta fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) untuk tiket pesawat sebesar 6 persen. Anggaran untuk kebijakan ini mencapai Rp940 miliar.
“Ini tentu diharapkan dengan kegiatan anak-anak libur sekolah, mereka bisa meningkatkan kegiatan ekonomi di dalam negeri dengan melakukan perjalanan di dalam negeri. Maka, diskon transportasi ini sifatnya menyeluruh kepada seluruh moda transportasi,” jelas Sri Mulyani.
Kedua, pemerintah juga mengalokasikan diskon tarif tol sebesar 20 persen dengan target penerima 110 juta pengendara selama libur sekolah Juni-Juli 2025. Anggaran untuk kebijakan ini mencapai Rp650 miliar, dengan pelaksanaan melalui operasi non-APBN.
“Untuk ini akan dilakukan melalui operasi non-APBN karena dalam hal ini untuk Kementerian PU sudah memberikan surat edaran kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) mengenai kebijakan diskon tarif tol tersebut,” kata Sri Mulyani.
Ketiga, pemerintah akan memberikan dukungan bagi kelompok paling rentan dan miskin melalui tambahan bantuan kartu sembako sebesar Rp200.000 per bulan serta bantuan pangan berupa beras 10 kilogram per bulan kepada 18,3 juta kelompok penerima manfaat (KPM). Bantuan ini diberikan satu kali pada bulan Juni 2025 dengan anggaran Rp11,93 triliun.
“Total anggaran yang disediakan untuk pemberian tambahan kartu sembako dan bantuan pangan adalah sebesar Rp11,93 triliun,” imbuhnya.
Keempat, pemerintah menyalurkan bantuan subsidi upah sebesar Rp300.000 per bulan bagi 17,3 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan atau di bawah upah minimum provinsi/kabupaten/kota.
Fasilitas ini juga diberikan kepada 288.000 guru honorer di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan 277.000 guru honorer di Kementerian Agama. Anggaran untuk subsidi upah ini mencapai Rp10,72 triliun dan akan disalurkan secara sekaligus pada Juni 2025.
Kelima, pemerintah akan memperpanjang diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) sebesar 50 persen bagi 2,7 juta pekerja di 6 subsektor industri padat karya selama 6 bulan. Anggaran kebijakan ini berasal dari non-APBN sebesar Rp200 miliar.
“Tujuannya adalah untuk para pekerja di industri padat karya yang mendapatkan tekanan akibat berbagai situasi global dan persaingan ekspor bisa tetap mendapatkan jaminan kehilangan kerja dengan iuran yang hanya dibayarkan 50 persennya saja,” jelasnya.
Sri Mulyani berharap seluruh stimulus tersebut mampu menjaga konsumsi rumah tangga di tengah potensi perlambatan ekonomi global, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Dengan pertumbuhan yang kita tetap jaga, maka kemiskinan dan pengangguran terbuka juga diharapkan bisa turun lebih cepat,” pungkasnya.
Comments