Sri Mulyani Kucurkan Rp16,6 Triliun ke Bulog untuk Stabilkan Harga Beras
Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menggelontorkan investasi sebesar Rp16,6 triliun kepada Perum Bulog untuk menjaga stabilitas harga beras dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Dana ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui skema Rekening Investasi BUN (RIBUN), yang memungkinkan Bulog menyerap hasil panen petani dalam negeri.
Penunjukan Bulog sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) ditetapkan dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-38/MK.5/2025. Langkah ini bertujuan untuk memastikan cadangan beras pemerintah (CBP) tetap terjaga serta menghindari gejolak harga yang dapat berdampak pada masyarakat luas.
Dalam acara Penyerahan Perjanjian Investasi antara Kemenkeu dan Bulog di Jakarta, Selasa (11/03), Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti, menegaskan bahwa investasi ini harus dikelola dengan tata kelola yang baik dan akuntabilitas tinggi.
“Dukungan Pemerintah yang telah diberikan sebesar Rp16,6 triliun agar dapat dimanfaatkan oleh Bulog dalam mendukung program pemerintah untuk kemanfaatan rakyat sebesar-besarnya,” ujar Astera, dikutip Pajak.com pada Rabu (12/3/2025).
Sebagai investasi nonpermanen, dana ini menggunakan mekanisme revolving fund, yang berarti dapat digunakan kembali setelah dialokasikan, sehingga efisien dalam mendukung program strategis pemerintah dengan biaya rendah namun berdampak besar.
Dirjen Kekayaan Negara Rionald Silaban, menekankan bahwa Kemenkeu bertanggung jawab memastikan investasi ini digunakan secara optimal. Efisiensi menjadi faktor utama dalam pengelolaannya agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
“Diharapkan dana tersebut dijaga dan benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dengan mengedepankan tata kelola yang baik. Saat ini Pemerintah tengah menjalankan efisiensi anggaran. Oleh karena itu, diharapkan Perum Bulog juga menjalankan hal yang sama dalam bekerja secara efisien,” ujar Rionald.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum Bulog Novi Helmy Prasetya, menyambut baik kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah. Ia menegaskan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk menyerap produksi beras di 26 wilayah dan 8 sentra produksi, dengan menerapkan prinsip tata kelola yang baik serta manajemen risiko yang ketat.
Dengan sinergi antara Kemenkeu dan Bulog, kebijakan ini diharapkan mampu menstabilkan harga beras, memperkuat ketahanan pangan nasional, serta memastikan APBN digunakan secara produktif demi kesejahteraan masyarakat.
Comments