Soal Wacana Pemotongan TKD di 2026, Apkasi: Semakin Beratkan Keuangan Daerah
Pajak.com, Jakarta – Sinyal pemerintah pusat untuk melanjutkan pemangkasan anggaran transfer ke daerah (TKD) dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menuai penolakan keras dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi). Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi menilai jika TKD kembali dipotong tahun depan, beban keuangan daerah akan semakin berat.
Bursah juga mengatakan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang berlaku tahun ini saja sudah cukup menyulitkan kepala daerah dalam menjalankan tugasnya. Menurutnya, hasil pembahasan dengan para bupati akan dituangkan dalam surat resmi yang nantinya disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Kami di daerah sangat keberatan jika ada pemotongan anggaran TKD di APBN tahun depan,” ujar Bupati Lahat tersebut dalam rapat Dewan Pengurus Apkasi secara daring, dikutip Pajak.com pada Selasa (12/8/25).
Bursah menilai, beban fiskal pemerintah daerah saat ini sudah tinggi dan kondisi tersebut berpotensi mengganggu sistem desentralisasi. Menurutnya, pemotongan TKD akan memperlebar ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah serta menurunkan kapasitas fiskal pemerintah kabupaten/kota dalam menjalankan urusan pemerintahan.
Ia juga menegaskan bahwa pemangkasan TKD akan berdampak signifikan pada pembangunan dan pelayanan publik. Di bidang infrastruktur, pemotongan anggaran berpotensi menghambat pembangunan jalan, sekolah, puskesmas, penyediaan air bersih, dan jaringan irigasi.
Bahkan, kata Bursah, proyek strategis di daerah terpencil bisa terhenti. Program nasional seperti pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, dan peningkatan kualitas pendidikan pun dikhawatirkan sulit mencapai target.
Tak hanya itu, dampak terhadap pelayanan publik juga menjadi sorotan. Berkurangnya alokasi anggaran diperkirakan menurunkan kemampuan daerah dalam menyediakan layanan pendidikan.
“Layanan kesehatan dasar berpotensi mengalami penurunan kualitas dan keterjangkauan dan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur perdesaan, termasuk jalan pertanian, akan terhambat,” jelasnya.
Meski keberatan, Apkasi tetap menyatakan komitmennya untuk mendukung program prioritas pemerintah pusat. Bursah menekankan pentingnya dialog dan kajian komprehensif sebelum kebijakan pemotongan TKD benar-benar diterapkan. Ia juga meminta adanya mekanisme transisi yang memadai jika kebijakan itu tidak dapat dihindari.
“Terpenting, Apkasi siap menjaga komunikasi dan koordinasi yang intensif antara pemerintah pusat dan daerah,” pungkasnya.
Comments