Megawati Instruksikan Seluruh Kader PDIP Dukung Prabowo – Gibran Hadapi Krisis Fiskal!
Pajak.com, Bali – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesi Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginstruksikan seluruh kadernya untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, di acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota Legislatif Fraksi PDIP di Denpasar, Badung Bali (31/7/25).
Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menggarisbawahi, dukungan yang dimaksud Megawati bersifat kontekstual terhadap berbagai upaya positif pemerintah dalam menjaga negara, bangsa, dan rakyat di tengah gejolak global.
“Ibu [Megawati] menegaskan bahwa kita mendukung pemerintah, dalam arti mendukung segala upaya yang positif untuk menjaga negara, menghadapi krisis fiskal, defisit, pembayaran utang luar negeri, tantangan geopolitik, hingga tekanan ekonomi global. Sembari juga memastikan bahwa kita punya cukup banyak gagasan dalam rangka menjaga dan mendukung pemerintah agar betul-betul ada pada rel yang seharusnya,” ungkap Deddy dalam keterangan tertulis, dikutip Pajak.com, (4/8/25).
Deddy mengatakan, PDIP mencermati ketidakstabilan kondisi fiskal saat ini. Kondisi tersebut tecermin dari penerimaan negara yang tidak optimal karena disebabkan eskalasi tantangan ekonomi global.
Sebagai informasi, kementerian keuangan mencatatkan penerimaan negara yang kontraksi pada semester I-2025, sehingga realisasinya baru mencapai Rp1.201,8 triliun atau 48,3 persen target Rp3.005,1 triliun—terendah sepanjang tiga tahun terakhir. Kontraksi terjadi terutama disebabkan oleh penerimaan pajak yang anjlok 6 persen dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Secara nominal, penerimaan pajak semester I-2025 tercatat sebesar Rp831,3 triliun atau 38 persen dari target senilai Rp2.189,3 triliun.
Di sisi lain, belanja negara disepakati sebesar Rp3.621,3 triliun, dengan rincian belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.701,4 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa senilai Rp919,9 triliun. Dengan demikian, defisit diperkirakan akan menembus angka Rp662 triliun atau 2,78 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit ini lebih besar dibandingkan yang ditetapkan dalam APBN yang senilai 2,53 persen dari PDB.
“PDIP perlu ikut mendorong kebijakan pemerintah yang tepat untuk menjaga stabilitas nasional,” tandasnya.
Oleh sebab itu, lanjut Deddy, Megawati mengingatkan pentingnya peran legislatif PDIP untuk mengawal agar pemerintah tetap berada pada jalur yang benar.
“Kita harus punya cukup banyak gagasan untuk menjaga dan mendukung pemerintah agar betul-betul ada pada rel yang seharusnya,” tegas Deddy.
Secara parsial, Megawati turut menekankan pentingnya konsolidasi internal dan menjaga kesolidan kader di semua tingkatan. Hal ini menjadi modal utama bagi PDIP untuk tetap berperan strategis dalam pembangunan nasional, meskipun berada di luar pemerintahan.
Dalam Kongres VI PDIP yang digelar usai acara Bimtek Anggota Legislatif Fraksi PDIP, Megawati menegaskan bahwa Indonesia menganut sistem presidensial yang tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi. Putri Proklamator tersebut menyatakan sikap politik partainya terhadap pemerintahan Prabowo. PDIP akan mendukung pemerintah dengan catatan kebijakan yang dikeluarkan selalu berpihak pada rakyat.
“Demokrasi kita bukan demokrasi blok-blokan kekuasaan. Melainkan demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi itu yang paling tinggi, jangan kalian-kalian rubah. PDI Perjuangan tidak memosisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang,” jelas Megawati, (2/8/25).
Ia menekankan pentingnya kebijakan pemerintah untuk menjaga perekonomian nasional di tengah konflik geopolitik Rusia – Ukraina dan Suriah; perang dagang antara Amerika Serikat (AS) – Tiongkok atau Cina; serta eskalasi Laut Cina Selatan, Semenanjung Korea, dan sengketa perbatasan Thailand-Kamboja.
“Ini hati-hati betul. Harus dipantau dampak perekonomian kita. Ini harus menjadi perhatian kita. Jangan berpikiran itu urusan negara lain. Kita harus berpikir cerdas, mengantisipasi situasi,” ujar Megawati.
Comments