Pajak.com, Jakarta – PT Pertamina (Persero) meresmikan pembentukan enam subholding usaha, yakni Upstream, Subholding Refining and Petrochemical, Commercial and Trading, Subholding Gas, Integrated Marine Logistics, dan Power and New Renewable Energy. Dengan peresmian ini Pertamina semakin mengukuhkan tekadnya untuk mengejar target nilai valuasi sebesar 100 miliar dollar AS.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan bahwa selama delapan bulan ini pihaknya terus melakukan transformasi, termasuk dalam 88 proyek strategis BUMN hingga tahun 2023—sesuai instruksi Presiden Joko Widodo.
“Dari 88 proyek yang kita targetkan itu, alhamdulillah di tahun ini 90 persen terjadi. Dan tentu banyak dari transformasi ini ada di Pertamina. Presiden berharap Pertamina terus meningkatkan pelayanan publik, tetapi yang terpenting adalah membangun ekosistem supaya Pertamina bisa bersaing dan mendorong value added,” kata Erick melalui keterangan tertulis yang diterima Pajak.com, pada Sabtu (11/9).
Ia mengingatkan agar Pertamina dapat memperkuat lompatan-lompatan yang sudah berjalan sesuai dengan lima key performance indicator kementerian BUMN, yakni menyeimbangkan antara korporasi dan pelayanan publik; kembali kepada core business; menjadi excellent; inovasi digital untuk menjadikan Pertamina sebagai technology company; dan transformasi human capital.
“Buktikan kepada dunia, Indonesia juga bisa punya perusahaan yang valuasi mencapai 100 miliar dollar AS yaitu Pertamina. Kita bisa dan saya yakin legacy (Valuasi Pertamina) ini untuk kita semua. Saya memastikan transformasi akan tetap berjalan, karena ini bagian terpenting buat kita sebagai bangsa besar. Tidak mungkin kita akan terus menjadi bangsa besar kalau tidak ada ketahanan energi,” kata Erick.
Di kesempatan yang sama, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati memastikan, kendati dunia masih diterpa pandemi COVID-19, agenda transformasi tidak boleh berhenti, bahkan harus dipercepat.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri selaku pemegang saham yang membawa agenda ini ke rapat-rapat sesama kementerian maupun ke ratas (rapat terbatas), sehingga berbagai regulasi akhirnya berhasil kita dapatkan pada akhir Agustus kemarin,” kata Nicke.
Ia menjelaskan, tiga subholding Pertamina, yaitu Upstream, Refining and Petrochemical, Commercial and Trading harus tetap menjalankan tugas sesuai Undang-Undang Energi. Aturan ini telah mengamanahkan, subholding wajib menjaga keandalan (availability), accessibility, affordability, acceptability, dan sustainability. Investasi Pertamina sebesar 55 persen di lini bisnis ini.
Sementara itu, subholding gas akan bergerak untuk mengelola energi transisi dari fosil fuel ke new and renewable energy, yakni gas dengan porsi dalam bauran energi tetap di angka 22 persen hingga 25 persen.
“Dengan peningkatan demand energi lima kali lipat dalam 5 hingga 10 tahun ke depan, maka porsi gas ini harus ditingkatkan. Saat ini, Pertamina memiliki pipa gas sepanjang 24 ribu kilometer dan terpanjang di Asia Tenggara. Kunci kekuatan bisnis gas itu adalah infrastruktur karena gas hanya bisa ditransfer dengan pipa,” jelas Nicke.
Adapun untuk subholding Power and NRE telah bergerak menuju energi terbarukan. Saat ini, pemerintah telah memulai integrasikan geothermal yang nantinya kapasitas terpasang ketiga terbesar di dunia. “Ke depan, Pertamina akan mengintegrasikan antara hulu geothermal dengan hilir, yakni petrokimia,” tambahnya.
Untuk mendukung kelima subholding itu, Pertamina memiliki subholding Integrated Marine Logistic.
“Subholding Pertamina ini harus ada di masa kini, di masa transisi dan di masa depan. Harus selalu relevan, karena Indonesia adalah negara kepulauan. Apapun energinya, kita tetap membutuhkan transportasi laut. Bahkan, sekarang Integrated Marine Logistic ini mulai bergerak ke arah virtual pipelines,” jelas Nicke.
Nicke memastikan, subholding ini akan berjalan dengan baik. Holding akan mengintegrasikan hal operasional, komersial, serta pengawasan tugas-tugas yang diberikan oleh negara. Dengan begitu, Pertamina sebagai holding akan tetap ramping dengan fungsi integrasi.
Tak kalah penting, perusahaan yang didirikan tahun 1957 ini juga mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia (SDM) dengan teknologi. Oleh sebab itu, perseroan meluncurkan Pertamina Integrated Control Command Center (PICC).
“Inovasi teknologi berbasis digital ini hadir untuk menyajikan data secara realtime yang akan mendukung peran strategis Pertamina sebagai integrator seluruh lini bisnis dari aspek operasional dan komersial,” kata Nicke.
Ia menjelaskan, PICC merupakan pusat big data Pertamina yang memiliki empat fungsi. Pertama, sebagai integrator dan koordinator atas aktivitas memonitor operasional, baik yang bersifat core, critical, maupun supporting process. Kedua, PICC akan menjadi single source of truth yang diperlukan di lingkungan internal Pertamina grup.
Ketiga, PICC berfungsi melakukan analisa data menjadi informasi, mendeteksi data, menguji keandalan data, serta menyusun executive summary dan rekomendasi yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan. Keempat, PICC merupakan sistem yang memiliki otoritas untuk menindaklanjuti keadaan anomali yang ditemukan sekaligus memberikan rekomendasi bagi top management Pertamina grup.
Komisaris Utama Basuki Tjahaja Purnama (BTP) menambahkan, PICC bakal memperbaiki tahapan pekerjaan seluruh lini bisnis Pertamina.
“Fasilitas ini seperti ruang perang, seluruh jenderal bisa menganalisis data di sini untuk mengambil langkah kebijakan ke depan. Kami meminta seluruh manajemen holding dan subholding mulai belajar membuat keputusan dari data yang ada di layar besar PICC. Ini terobosan yang sangat bagus dan harus terus dikembangkan untuk tujuan efisiensi. Kita bisa memanfaatkan semua data untuk membuat kebijakan yang tepat. Dewan komisaris akan sering datang untuk bertukar pikiran dan melihat perkembangannya,” jelas BTP.
