RI Luncurkan Platform Energy Transition Mechanism

RI Luncurkan Platform Energy Transition Mechanism

Pajak.com, Bali – Republik Indonesia (RI) resmi luncurkan platform Mekanisme Transisi Energi atau Energy Transition Mechanism (ETM), pada (14/11). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, platform ETM merupakan program pemerintah untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur energi dan percepatan transisi energi.

Platform ETM juga akan berperan sebagai kerangka kerja untuk menyediakan pembiayaan yang diperlukan dalam mempercepat transisi energi nasional dengan memobilisasi sumber pendanaan komersial dan nonkomersial secara berkelanjutan.

“Perubahan iklim menjadi tantangan nyata yang akan menimbulkan dampak signifikan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, serta lebih lama dibandingkan dengan pandemi COVID-19. Platform ETM sangat penting bagi Indonesia karena memiliki populasi hampir 300 juta jiwa. Dampak dari perubahan iklim, bahkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama yang tinggal di dataran rendah. Tekanan sosial dan ekonomi karena bencana akibat perubahan iklim akan makin sulit diprediksi pada masa depan,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Grand Launching Indonesia Energy Transition Mechanism Platform yang disiarkan secara virtual, dikutip Pajak.com (15/11).

Ia menjelaskan, platform ETM di Indonesia, meliputi skema pensiun dini dari pembangkit listrik tenaga batu bara di Indonesia sekaligus skema pengembangan fasilitas energi hijau. Karena ruang fiskal Indonesia yang terbatas, platform ETM akan didanai melalui bentuk pembiayaan campuran (blended finance).

“Platform negara ETM Indonesia akan mengirim sinyal kuat tidak hanya kepada Asia Pasifik, tetapi juga dunia. Indonesia akan memimpin dunia melakukan transisi yang adil dan terjangkau dari energi fosil menjadi energi bersih. Kami akan terus mengembangkan transisi yang adil dan terjangkau menuju ekonomi rendah karbon sebagai prioritas nasional kami,” ujar Sri Mulyani.

Ia menyebutkan, Indonesia berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca sebagaimana tertuang dalam Nationally Determined Contribution (NDC). Pemerintah menargetkan penurunan emisi sebesar 31,89 persen dengan kemampuan sendiri dan 43,2 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Adapun Net Zero Emission (NZE), ditargetkan tercapai pada 2060 atau lebih cepat.

Peluncuran platform ETM ini sekaligus momentum penandatanganan nota kesepahaman antara PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI sebagai country platform ETM manager dan 14 mitra internasional, antara lain World Bank, Asian Development Bank (ADB), Islamic Development Bank (IDB), Standard Chartered, United States Agency for International Development (USAID), dan United Nations Development Programme (UNDP).

“Pemerintah Indonesia bersama ADB telah meluncurkan inisiatif ETM dalam Konferensi COP 26 di Glasgow. Sejak saat itu, Indonesia didukung oleh banyak pihak dalam asistensi teknis. Setelah melalui penilaian teknis dan diskusi dengan banyak pemangku kepentingan, Pemerintah telah mengidentifikasi 15 gigawatt pembangkit listrik tenaga batu bara untuk pensiun dini. Kami semua bekerja tanpa henti untuk membangun ETM Country Platform Indonesia. Kerangka kerja ini yang akan memobilisasi sumber daya keuangan dan dukungan dari mitra internasional, termasuk multilateral, bilateral, filantropi, dan sektor swasta untuk menjadikan ini transisi energi yang adil dan terjangkau,” ungkap Sri Mulyani.

Sebelum peluncuran ETM, Sri Mulyani juga telah melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Keuangan Afrika Selatan Enoch Godongwana, di Nusa Dua Bali, (12/11).

“Menteri Godongwana secara khusus memberi perhatian pada peralihan tenaga listrik tenaga batu bara ke sumber energi yang ramah lingkungan. Menurut Menteri Godongwana upaya ini memang akan membutuhkan biaya yang besar, maka dengan adanya platform ETM dalam hal ini akan membantu negara-negara dunia mentransformasikan sumber energi yang dimiliki,” ungkap Sri Mulyani dalam keterangan tertulis yang diterima Pajak.com (14/11).

Ia menegaskan, beragam langkah nyata terus diupayakan Indonesia untuk melakukan transisi energi dengan mengedepankan prinsip adil dan terjangkau. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Indonesia akan mendiskusikan secara komprehensif dan detail tentang rencana transisi energi dengan berbagai mitra, diantaranya bersama Forum G7; Multilateral Development Bank (MDB), seperti ADB; maupun investor di sektor energi.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Menteri Godongwana atas dukungan Afrika Selatan terhadap Presidensi G20 Indonesia. Kami berharap, melalui pertemuan ini Indonesia dan Afrika Selatan dapat membangun lebih banyak lagi kerja sama untuk mengatasi tantangan global ke depan,” kata Sri Mulyani.