Purbaya Ogah Biayai “Family Office” Pakai APBN, Luhut: Enggak Masalah!
Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai pembentukan Family Office di Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai tidak ada yang salah dengan hal tersebut karena pembiayaan Family Office memang menjadi tanggung jawab para investor, bukan pemerintah.
“Enggak ada yang salah itu. Ya memang enggak ada yang mau dibiayain,” ujar Luhut kepada awak media dikutip Pajak.com pada Jumat (17/10/25).
Luhut menegaskan, seluruh pembiayaan Family Office akan berasal dari para investor yang menanamkan dananya secara mandiri. “Yang biayain dia sendiri. Karena orang yang taruh duitnya di situ. Dia taruh duitnya di situ, di Indonesia, kita tidak pajakin waktu dia naruh. Tapi waktu dia investasikan proyek-proyek Indonesia, itu yang kita pajakin,” jelasnya.
Lebih lanjut, Luhut menekankan bahwa pemerintah akan menjamin kerahasiaan dan keamanan dana yang ditempatkan di Indonesia. Menurutnya, kepercayaan dan rasa aman menjadi faktor utama yang dibutuhkan investor global untuk memilih Indonesia sebagai destinasi penyimpanan aset.
“Makanya kita harus membuat special economic zone,” tutur Luhut.
Ia menjelaskan, zona ekonomi khusus (special economic zone) akan dirancang agar memiliki standar yang sama dengan yurisdiksi keuangan internasional lain yang sudah lebih dulu berhasil menarik dana global. “Dan itu kita harus betul-betul guarantee bahwa uang dia [investor] itu tidak hilang,” tegasnya.
Menurut Luhut, hingga saat ini minat terhadap Family Office di Indonesia cukup besar. “Banyak [peminatnya]. Singapura, mereka capek juga mungkin taruh sana. Di Tiongkok, mereka pikir-pikir kenapa enggak di Indonesia aja. Dan [dari] seluruhnya [berbagai negara]. Banyak sekali,” ujarnya.
Ia juga menyebut bahwa rencana lokasi pendirian Family Office masih mengarah ke Bali, yang berpotensi ditetapkan sebagai zona ekonomi khusus. “Ya kita sedang ada dua tempat dan nanti kepikiran mereka malah usul. Bagaimana kalau seluruh Bali dibikin jadi special economic zone? presiden masih timbang-timbang,” ungkap Luhut.
Meski begitu, ia menilai perlu ada tahap uji coba sebelum diperluas secara nasional. “Kalau saya bilang kenapa tidak? Tidak, tapi kalau pikiran saya biar dulu kita bikin satu uji coba satu daerah, nanti kalau bagus kita nanti scale up,” tutup Luhut.
Comments