Pajak.com, Jakarta – Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, pihaknya telah menyusun Business Outlook PLN Tahun 2022. Hal ini bertujuan untuk menyambut berbagai tren terkini, peningkatan konsumsi listrik yang signifikan, sekaligus menghadapi persaingan usaha ketenagalistrikan.
Adapun Business Outlook PLN Tahun 2022 dirumuskan berdasarkan pendekatan kajian analisis mega, analisis makro, analisis mikro, serta perilaku konsumen.
“Dari sisi mega analysis kami melihat ada tiga faktor, yakni Energy Trend Outlook, Technology Trend Outlook, dan Lifestyle Trend Outlook,” ujarnya melalui keterangan resmi di Jakarta, Minggu (2/1).
Darmawan mengemukakan, di tengah tren transisi energi ada kecenderungan pengusaha untuk mengikuti penggunaan energi berkelanjutan. Dengan begitu, hal ini dapat menjadi peluang PLN mengoptimalkan gelombang tren ini.
“PLN memiliki sejumlah produk berbasis green economy seperti PLTS Atap, Renewable Energy Certificate (REC), Konversi PLTD ke EBT, Captive Acquisition dan Lelang EBT Bundle,” ungkapnya.
Sementara dari sisi Technology Trend Outlook, ia menyebut terdapat tiga peluang utama terkait teknologi yang terjadi di skala global maupun nasional yang PLN dapat tangkap serta optimalkan, yakni Electric Vehicle, Electrifying Agriculture, dan Electrifying Marine.
Untuk Lifestyle Trend Outlook, Darmawan memandang tampak fenomena segmen-segmen baru melalui pergeseran gaya hidup, perilaku, dan preferensi masyarakat dalam berkegiatan menjadi berbasis digital akibat pandemi.
Melihat besarnya potensi kebutuhan listrik tersebut, Darmawan menilai hal ini dapat memunculkan segmen yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan, baik dalam cakupan kilowatt hour (kWh) maupun di luar kWh.
“Pandemi juga memengaruhi konsumen dalam menggunakan perangkat elektronik yang dapat menunjang gaya hidup di rumah maupun hobi baru. Sementara dari sisi industri, di tengah mulai menggeliatnya aktivitas masyarakat dan ekonomi yang kembali bangkit, kebutuhan listrik pada segmen ini diprediksikan akan meningkat,” ujarnya.
Sementara itu, dari sisi analisis mikro, PLN juga memperhatikan adanya proyeksi bisnis, kebijakan, perilaku konsumen, tarif listrik, dan proyeksi kebutuhan industri.
Di luar itu, Darmawan juga mengapresiasi dukungan dan kehadiran pemerintah untuk memastikan terpenuhinya pasokan batu bara untuk pembangkit listrik, demi menjaga keandalan listrik nasional dan melindungi kepentingan nasional.
“Pemerintah telah menegaskan bahwa kebutuhan batu bara untuk seluruh pembangkit listrik PLN merupakan kepentingan nasional yang harus didahulukan oleh setiap pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus),” sambungnya.
Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait dalam rangka digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, termasuk dalam hal ini pemenuhan energi primer untuk keandalan operasi PLN.
Ia menambahkan, kebijakan yang telah diambil pemerintah dalam menjaga kebutuhan energi primer PLN ini dapat menghindarkan potensi padamnya listrik untuk 10 juta pelanggan PLN.
“PLN sebagai instrumen negara siap memastikan tersedianya listrik untuk rakyat Indonesia dalam kondisi yang andal, tarif terjangkau, dan mudah untuk diakses. PLN akan mengamankan kebijakan ini dengan bekerja keras pada sisi operasional dan merealisasikannya dengan upaya tercapainya standar cadangan pasokan batu bara konsolidasi minimal 20 hari operasi,” urainya.
Ia pun menegaskan akan bekerja secara efektif dan efisien dengan mengerahkan semua sumber daya yang dimiliki dan menjalin koordinasi dengan Kementerian ESDM, serta para pemangku kepentingan lainnya yang terkait rantai pasok batu bara.
“Sebagai pelaksana dari kebijakan pemerintah di sektor kelistrikan, PLN akan menjalin kolaborasi dan koordinasi dengan semua pihak, sehingga kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah dapat dilaksanakan dengan tempo sesingkat dan seefektif mungkin,” tutupnya.
