Penyerapan Anggaran Program MBG Rendah, Menkeu Purbaya Minta BGN Laporan Setiap Bulan
Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti rendahnya penyerapan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam rapat perdana bersama Komisi XI DPR RI, ia meminta agar Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan laporan rutin setiap bulan.
Dalam arahannya, Purbaya meminta Dadan menggelar jumpa pers setiap bulan untuk menyampaikan langsung kepada publik terkait perkembangan penyerapan anggaran tersebut.
“Soal MBG, penyerapannya hanya rendah. Saya tanya sama teman-teman Kementerian Keuangan bagaimana monitoring-nya? Ya dia bilang bagus-bagus saja tapi ternyata jelek,” jelas Purbaya, dikutip Pajak.com pada Kamis (11/9/25).
Ia menegaskan, Kepala BGN nantinya harus bertanggung jawab dengan memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat. “Saya bilang begini yaudah nanti sebulan sekali kita akan jumpa pers dengan Kepala MBG. Nanti kalau penyerapannya jelek dia suruh jelasin ke publik, saya di sebelahnya,” jelasnya.
Purbaya menegaskan bahwa program-program lain yang berjalan lambat juga akan ia sisir.
Meski baru beberapa hari menjabat sebagai Menkeu menggantikan Sri Mulyani Indrawati, Purbaya menekankan akan segera mengidentifikasi program-program yang dinilai tidak optimal. Jika ada hambatan dalam penyusunan kebijakan maupun program kerja, ia berkomitmen mengirim tim khusus agar pelaksanaan bisa lebih cepat.
“Caranya gimana? Kalau mereka enggak bisa nyusun kebijakan, apa anggaran dalam menyusun program kerjanya atau pengajuan anggarannya kami akan kirim orang ke sana supaya jalannya cepat dan kita akan monitor on regular basis. Supaya dari anggaran yang banyak tadi yang kalau lihat-lihat anggaran kan sama aja kan dari tahun ke tahun gitu-gitu aja tuh enggak ada dampaknya sama-sama saja karena penyerapannya enggak di-monitor,” jelasnya.
Menurut Purbaya, anggaran yang sudah dikeluarkan negara tidak boleh sia-sia dan harus benar-benar memberikan dampak nyata bagi perekonomian. Ia menambahkan bahwa apabila diberikan kewenangan, dirinya akan memastikan penyerapan anggaran berjalan optimal sehingga dana yang telah diperoleh dari utang benar-benar memberikan manfaat bagi negara.
“Saya enggak tahu. Kalau saya boleh kerjakan, saya akan kerjakan itu supaya memastikan betul-betul penyerapan anggaran bisa jalan dan tadi uang yang udah diutang yang sudah kita keluarkan itu betul-betul bermanfaat buat ekonomi,” jelasnya.
Untuk diketahui, hingga 30 Juni 2025, realisasi anggaran program MBG baru mencapai Rp5 triliun atau 7 persen dari total anggaran Rp71 triliun. Dana tersebut disalurkan kepada 5,58 juta penerima manfaat melalui 1.863 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Padahal, Presiden Prabowo menargetkan pada 2025 program ini dapat menjangkau 30.000 SPPG dan 82,9 juta penerima manfaat, mencakup 15,5 juta anak sekolah dan 2,4 juta ibu hamil.
Comments