Pajak.com, Bali – Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,3 persen dari 4,8 persen. Namun, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) optimistis pertumbuhan ekonomi masih di level 4,5 persen sampai 5,3 persen di tahun 2021.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai, koreksi prediksi IMF diduga lantaran kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian di tahun 2021. Padahal, Indonesia termasuk dalam negara yang tengah melakukan vaksinasi sekaligus mengeluarkan aneka stimulus untuk mendorong pemulihan dunia usaha.
“IMF merevisi ke bawah. Buat kita semua prediksi sekarang selalu subject to uncertainty. Pasti asumsinya macam-macam, vaksinasi, third wave, dan lain-lain. Perlu diketahui, sampai hari ini, Indonesia jadi top ten countries yang sudah vaksinasi dan kita terus lakukan reformasi struktural,” jelas Sri Mulyani dalam acara bertajuk “Sarasehan Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional Temu Stakeholders” yang dihelat di Bali, pada (9/4).
Sri Mulyani memastikan, pemerintah bersama BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus berkonsolidasi merumuskan kebijakan yang mampu menjaga dan mendorong perekonomian nasional.
Optimisme juga berangkat dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yan masih berlanjut. Seperti diketahui, pemerintah telah mengalokasikan anggaran PEN sebesar Rp 695,2 triliun (2020) dan Rp 699,4 triliun (2021). Upaya ini diyakini mampu menjaga ekonomi ndari jurang resesi.
“Dengan kerja sama ini, kita bisa menahan kontraksi yang dalam dari minus 5,3 persen sekarang menjadi 2,19 persen di kuartal IV. Kita harap 2021 terjadi akselerasi,” kata Sri Mulyani.
Hal senada juga diungkapkan Gubernur BI Perry Warjiyo. BI juga memprediksi, pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sekitar 4,8 sampai 5,3 persen. Prediksi ini lebih tinggi dari IMF karena Perry yakin dengan sinergi kuat yang terjalin selama ini. Indikator lainnya terlihat dari sisi inflasi yang terkendali di angka 3 persen dan stabilisasi transaksi neranca pembayaran.
“Kuncinya optimis dengan sinergi yang kuat, dengan vaksinasi, dengan stimulus fiskal, moneter, dan dukungan semua pihak. Lalu, kebijakan Bank Indonesia seluruhnya mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Perry.
Kebijakan moneter itu meliputi stabilisasi nilai tukar rupiah melalui strategi triple intervention, yakni di pasar spot, domestic non-deliverable Forward (DNDF), dan pembelian surat berharga negara (SBN).
BI juga memperluas penggunaan instrumen sukuk BI (SukBI) pada tenor 1 minggu sampai dengan 12 bulan dalam rangka memperkuat operasi moneter syariah mulai berlaku 16 April 2021. Kemudian memperkuat transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) perbankan secara lebih rinci.
“Tidak tanggung-tanggung BI membiayai fiskal tahun lalu Rp 473 triliun, termasuk Rp 397 triliun dananya dari BI, bebannya dari BI, untuk bantuan sosial dan beli vaksin. Tahun ini kita membeli SBN dari pasar primer kurang lebih sebesar Rp 94 triliun. Semua moneter dan fiskalnya untuk pertumbuhan. Terakhir, DP nol persen untuk otomotif, untuk kredit properti juga kami longgarkan supaya perbankan menyalurkan kredit,” jelas Perry.
