Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengundang wartawan menghadiri halalbihalal secara virtual, pada (14/5). Di sela-sela acara, ia mengatakan, seluruh kebijakan yang ditetapkan pemerintah saat ini bertujuan untuk menjaga kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi.
“Kita sekarang memang masih berkonsentrasi fokus untuk betul-betul menjaga keseluruhan kesehatan dari sisi kesehatan fisik masyarakat dan kesehatan ekonomi agar kita bisa tidak hanya bertahan tapi juga pulih kembali,” kata Sri Mulyani.
Pemerintah masih akan terus memformulasikan berbagai kebijakan. Namun, Sri Mulyani mengakui, berbagai pilihan kebijakan yang ada tidak selalu mudah diputuskan. Pemerintah harus tetap fokus pada tujuan kesehatan dan ekonomi.
“Kadang-kadang pilihan kebijakan enggak selalu gampang buat kami. Tapi kadang-kadang pilihan ini adalah pilihan yang favorable tapi harus diambil dalam rangka untuk menjaga masyarakat, menjaga seluruh perekonomian,” kata Sri Mulyani.
Ia juga mengungkapkan, momentum libur lebaran digunakannya untuk menyelesaikan sejumlah rancangan kebijakan. Kementerian keuangan memiliki pekerjaan rumah yang harus rampung dalam tiga bulan ini.
“Kita enggak sempat buat libur Lebaran karena kita harus menyiapkan audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan dua rancangan undang-undang,” kata Sri Mulyani.
Rancangan undang-undang (RUU) anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022 itu akan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Sri Mulyani berharap, dapat menjalin hubungan baik dengan media agar dapat membantu mengomunikasikan perkembangan pelbagai kebijakan kepada publik. Sebab sejatinya pemerintah dan media memiliki tujuan yang sama, yakni melakukan yang terbaik untuk publik.
“Jadi di dalam situasi seperti inilah kami menganggap hubungan komunikasi yang baik dengan media perlu untuk terus diperkuat dijaga. Mohon buat berita baik bukan yang memuji-muji tapi membuat berita agar Indonesia semakin baik,” kata Sri Mulyani.
Dengan sinergi seluruh pihak dan dukungan dari masyarakat, pemerintah optimistis angka positif Covid-19 bisa menurun dan pertumbuhan ekonomi berjalan sesuai proyeksi. Pemerintah tetap optimistis perekonomian di tahun 2021 tumbuh di kisaran 4,5 persen hingga 5,3 persen, meski Bank Indonesia (BI) memangkasnya menjadi sekitar 4,1 persen hingga 5,1 persen.
“Pertumbuhan ekonomi masih 4,5-5,3 persen. Proyeksi berbagai lembaga pasti subject to asumsi. Semua menggunakan asumsi seperti berapa jumlah kasus Covid-19, vaksinasi, akselerasi atau seberapa cepat normalisasi terjadi, apakah ada demand yang tertahan, itu semua working assumption,” jelas eks Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.
