Pemerintah AS Apresiasi Proposal Negosiasi Indonesia Terkait Kebijakan Tarif Resiprokal Trump
Pajak.com, Washington DC – Pemerintah Amerika Serikat (AS) memberikan apresiasi terhadap langkah cepat dan konkret Indonesia dalam merespons kebijakan Tarif Resiprokal yang diumumkan Presiden Donald Trump pada awal April 2025. Hal ini mengemuka dalam pertemuan bilateral antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan AS Scott Bessent di Washington DC, Kamis (24/4).
Pertemuan tersebut menjadi bagian penting dari rangkaian diplomasi ekonomi Indonesia dalam menjaga hubungan dagang bilateral tetap sehat dan seimbang. Scott Bessent menilai inisiatif Indonesia sangat positif dan menunjukkan keseriusan dalam menjaga kemitraan strategis.
“Saya terkesan dengan surat yang disampaikan oleh Menko Airlangga kepada saya, dan berpandangan bahwa itu adalah awal yang sangat baik. Saya berterima kasih karena Indonesia terus melanjutkan hubungan bilateral yang baik ini,” tegas Secretary Bessent, dikutip Pajak.com pada Sabtu (26/4).
Indonesia termasuk dalam kelompok negara yang merespons lebih awal kebijakan tarif resiprokal AS, dan menunjukkan perkembangan negosiasi yang cepat serta substantif. Dalam pertemuan itu, Airlangga kembali menegaskan posisi Indonesia sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto, bahwa pendekatan yang digunakan adalah proaktif dan berbasis pada kepentingan nasional.
“Kami mendukung perdagangan yang fair and square. Indonesia akan meningkatkan pembelian pada berbagai komoditas utama seperti minyak dan gas, serta produk-produk pertanian,” ungkap Airlangga.
Tak hanya menawarkan peningkatan perdagangan komoditas, Indonesia juga menyampaikan komitmen dalam kebijakan deregulasi, termasuk penyederhanaan perizinan impor, pengaturan kuota, serta peningkatan tingkat kandungan dalam negeri. Selain itu, Pemerintah juga membuka ruang kerja sama investasi di sektor critical minerals dan memperluas kolaborasi dalam bidang keuangan dan ekonomi digital.
Airlangga menegaskan bahwa Indonesia tetap menjadi negara yang terbuka dan bersahabat bagi semua mitra dagang, termasuk AS. Dukungan dari sektor swasta dan asosiasi dunia usaha nasional juga memperkuat posisi Indonesia dalam proses negosiasi ini.
“Kami mengharapkan detail pembahasan dan negosiasi teknis dapat diselesaikan dalam 60 hari,” lanjut Airlangga.
Pemerintah AS juga menunjukkan minat untuk memperluas kerja sama dalam forum internasional, seperti G20. Pada 2026, AS akan memegang Presidensi G20 dan berharap dapat bekerja sama dengan Indonesia untuk mendukung agenda kebijakan perdagangan Trump.
AS juga menyoroti pentingnya peran Indonesia dalam proses aksesi keanggotaan OECD sebagai bentuk dorongan reformasi struktural dan deregulasi ekonomi nasional.
Dalam pertemuan tersebut, Airlangga didampingi oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Marie Elka Pangestu, serta sejumlah pejabat tinggi lainnya seperti Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Edi Prio Pambudi, dan Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Washington DC Ida Bagus Bimantara.
Comments