in ,

PDNS Diserang Siber, Wamenkominfo: Pemulihan Dilakukan Secepatnya

Wamenkominfo: Pemulihan Dilakukan Secepatnya
FOTO: Dok. Kominfo

PDNS Diserang Siber, Wamenkominfo: Pemulihan dilakukan Secepatnya

Pajak.comJakarta – Pemerintah saat ini tengah fokus untuk memulihkan layanan pemerintahan dalam Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang terdampak serangan siber. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria menyatakan, pemulihan akan dilakukan secepatnya. Pasalnya, akibat gangguan PDNS 2 yang terjadi sejak Kamis (20/06) ini, beberapa aplikasi layanan nasional yang terintegrasi mengalami kendala.

Ia menyebut, layanan imigrasi menjadi salah satu layanan pemerintah yang telah pulih dan bisa digunakan kembali oleh masyarakat. Selain itu layanan SIKaP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perizinan event Kemenko Marves, dan laman Pemerintah Kota Kediri juga telah berhasil dipulihkan. Sementara untuk layanan lain yang terdampak masih dalam proses pemulihan.

“Secepatnya, beberapa sudah bisa kita pulihkan, misalnya Imigrasi. Kita terus bekerja sekarang untuk mengatasi, terutama layanan publik bisa berjalan kembali seperti sedia kala seperti yang kita harapkan,” jelasnya usai Konferensi Pers Update Pusat Data Nasional Sementara di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, dikutip Pajak.com, Selasa (25/06).

Baca Juga  Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 71 T, Sri Mulyani Pastikan Sudah Perhitungkan Defisit APBN 

Nezar menuturkan, selalu ada peluang bagi pihak tertentu untuk melakukan serangan siber terhadap sebuah sistem yang besar seperti PDNS 2. Namun, ia mengklaim pihaknya telah memiliki fasilitas Disaster Recovery Center (DRC) yang membantu upaya pemulihan layanan yang terdampak.

“Yang namanya serangan itu kan kadang-kadang mencari loophole, lubang kecil di mana dia bisa masuk dan karena ini data dan sistem yang terintegrasi,” tuturnya.

Ia juga memastikan bahwa gangguan terhadap layanan PDNS tidak akan memengaruhi progres pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, yang direncanakan rampung paripurna pada Oktober 2024. PDN juga akan dibangun di Batam dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Nezar menggarisbawahi, kejadian ini akan menjadi bahan evaluasi agar PDN yang dibangun memiliki keamanan siber yang lebih baik.

“PDN terus berjalan dan ini juga lesson learned buat kami, kami akan coba evaluasi security system dan lain segala macamnya,” imbuhnya.

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian menjelaskan, dugaan serangan siber terhadap PDNS 2 mengakibatkan sejumlah layanan publik tidak bisa berjalan normal. Selain layanan digital Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengalami gangguan, layanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di daerah juga terdampak. Akibatnya, pemerintah daerah memutuskan untuk memperpanjang waktu pendaftaran.

Baca Juga  Pahami Pengertian, Cara Cek, dan Bayar Tilang Elektronik

“Pertama, kami menyampaikan permohonan maaf atas layanan publik masyarakat yang terganggu atas insiden tanggal 20 Juni yang lalu,” ungkapnya.

Menurutnya, insiden terjadi untuk PDNS 2 terjadi karena adanya serangan siber berupa ransomware.

“Insiden PDNS ini dalam bentuk ransomware dengan nama Brain Cipher Ransomware pengembangan dari LockBit 3.0. Hal itu sesuai dengan hasil sementara dari forensik BSSN,” jelasnya.

Hinsa mengemukakan, BSSN bersama Kementerian Kominfo, Cybercrime Polri, serta penyedia layanan PDNS yakni Telkomsigma dan Lintasarta saat ini tengah menganalisa bukti forensik digital yang berhasil didapatkan. Pihaknya juga telah mengisolasi sistem yang terdampak serangan siber untuk mencegah penyebaran malware ke sistem lain.

“Masih terus berproses mengupayakan investigasi secara menyeluruh pada bukti-bukti forensik yang didapat,” ucapnya.

Baca Juga  Kemolekan Bentang Alam dan Produk UMKM Kabupaten Sukabumi Dipromosikan di Apkasi Otonomi Expo 2024

Sebagai informasi, Pusat Data Nasional yang digunakan saat ini oleh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah merupakan PDNS berbasis cloud, yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Tercatat ada 210 instansi yang berdampak, baik itu pusat maupun daerah, termasuk di antaranya Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Kementerian Keuangan, Kantor Staf Presiden (KSP), dan Kementerian Luar Negeri.

Ditulis oleh

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *