Pajak.com, Jakarta – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, sektor pariwisata menjadi fokus utama dalam rencana kerja pemerintah (RKP) di tahun 2021-2022 seiring dengan pemulihan nasional dan global.
Dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022, pemulihan pasar dan industri parekraf, serta diversifikasi pariwisata dan peningkatan nilai tambah ekraf yang akan menjadi prioritas,” kata Sandiaga saat Rapat Koordinasi Nasional Parekraf tahun 2021, secara virtual, Senin (27/9).
Sandiaga menekankan, rekomendasi dan rencana tindak lanjut atau strategi dalam pemulihan pertumbuhan ekraf pada periode tersebut memerlukan kolaborasi dan dukungan dari seluruh pihak dalam mendorong peluang usaha agar dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya.
“Tujuannya adalah untuk sinkronisasi dan harmonisasi program pemulihan lintas sektor agar tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat manfaat. Kedua, kolaborasi dengan aksi percepatan pemulihan atau gerak bersama dan gerak cepat, dan mewujudkan peluang usaha untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya,” urainya.
Selain itu, ia juga mengungkapkan tiga pilar utama yang sering disampaikannya dalam pemulihan parekraf, yakni kolaborasi dengan Pentahelix untuk mendorong pengembangan potensi pelaku ekraf, sinergi dengan sektor lain agar membuka peluang keleluasaan lapangan kerja dan pertumbuhan usaha.
“Ketiga, adaptasi yaitu menerapkan prokes yang disiplin dalam bingkai CHSE yang terintegrasi dengan Peduli Lindungi dan vaksinasi, serta revitalisasi destinasi wisata dan infrastruktur ekraf,” pungkasnya.
Di kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pihaknya melalui APBN siap mendukung sektor pariwisata dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan agar bisa bangkit.
“Kami di Kementerian Keuangan menggunakan instrumen APBN akan selalu berpihak untuk bisa mendukung pemulihan masyarakat dan ekonomi, termasuk sektor pariwisata yang sangat penting bagi masyarakat,” jelasnya.
Dia mengatakan, instrumen yang bisa digunakan dalam APBN untuk mendukung sektor parekraf dilakukan mulai dari pemberian insentif perpajakan, insentif untuk pembayaran abonemen listrik bagi pelaku usaha pariwisata yang ditanggung pemerintah, hingga melalui alokasi belanja negara baik itu pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Ia menambahkan, alokasi belanja pemerintah untuk dukungan pariwisata tidak selalu melalui anggaran Kemenparekraf, karena sektor pariwisata memiliki dimensi yang banyak dan luas. Alokasi belanja tersebut, lanjutnya, bisa saja melalui kementerian/lembaga lain, atau tetap bisa dikoordinasikan oleh Kemenparekraf sehingga bisa menjadi sebuah paket dukungan bagi sektor pariwisata yang lebih baik.
“Saya juga tentu akan mendukung koordinasi antara belanja pusat dan daerah sehingga dalam hal ini Kementerian Pariwisata bisa merasakan bahwa anggaran tidak hanya yang ada di dalam account di Kementerian Pariwisata,” ucapnya.
Contohnya, sambung Sri Mulyani, seperti yang dilakukan di berbagai destinasi pariwisata seperti Mandalika, Borobudur, atau Danau Toba, itu semuanya menggunakan berbagai instrumen APBN baik itu melalui kementerian/lembaga sampai kepada pembiayaan atau KPBU.
“Jadi ini adalah berbagai inovasi pembiayaan yang kami akan siap untuk mendukung dan menggunakannya di dalam rangka memulihkan kembali ekonomi masyarakat,” imbuhnya.
Selain itu, dukungan untuk sektor pariwisata juga diberikan pada usaha kecil dan menengah (UMKM) melalui program kredit usaha rakyat (KUR).
“Pemerintah memberikan subsidi bunga kredit bagi UMKM, serta jaminan pembiayaannya. Hal ini diharapkan juga dapat membantu para pelaku UMKM sektor pariwisata untuk bisa bertahan dan bangkit lebih baik selepas pandemi,” ucapnya lagi.
Dia juga menilai bahwa KUR diharapkan dapat menciptakan kepercayaan kembali perbankan kepada dunia usaha, sehingga perbankan mampu menyalurkan kreditnya lagi ke sektor yang masih dianggap memiliki risiko besar akibat dampak Covid-19.
“Kita harap bahwa kerja sama yang sangat baik selama ini kita terus tingkatkan dan kita pelihara. Kami juga akan terus mendengar dari seluruh dunia usaha dan pemerintah daerah mengenai apa-apa yang memang perlu dan masih bisa dilakukan. Dan mari kita berkolaborasi agar kita bisa menggunakan semua instrumen ini menjadi semakin powerful, dan bisa efektif memulihkan pariwisata di Indonesia,” pungkasnya.
Pada kesempatan itu, dirinya juga mengingatkan agar semua program-program yang terkait dengan pemulihan ekonomi nasional yang telah dianggarkan pada tahun ini bisa segera dilaksanakan. Hal ini agar dampak dari program PEN itu bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sekaligus mempercepat pemulihan sektor pariwisata.
