Pajak.com, Jakarta – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna mengatakan, krisis akibat pandemi dapat menimbulkan risiko kecurangan dalam penggunaan anggaran. Untuk itu, BPK telah menyusun pendekatan foresight (tinjauan masa depan) untuk menjaga akuntabilitas pemeriksaan.
“Risiko kecurangan dan integritas yang selalu meningkat pada masa krisis yang perlu dimitigasi sejak awal dan selalu meninggalkan masalah hukum di kemudian hari,” jelas Agung dalam Webinar Seri II bertajuk Kebijakan Pemerintah, Peluang, Tantangan, dan Kepemimpinan di Masa dan Pascapandemi Covid-19, Selasa (15/6).
Ia mengungkapkan, foresight yang tersusun dalam rencana strategis BPK 2020-2024 itu, akan mengusung tema Membangun Kembali Indonesia Pasca Covid-19: Skenario, Peluang dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh.
“Semua diperlukan dapat menghasilkan foresight berdasarkan scenario planning yang akurat, akuntabel, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Agung.
Ia menjelaskan, dengan pendekatan foresight, pemerintah juga dapat menganalisis isu yang kompleks dengan spektrum jangka panjang dalam perencanaan strategis dan pembuatan kebijakan berorientasi pada masa depan.
Nantinya, foresight yang disusun BPK akan memfasilitasi pembuatan kebijakan dalam situasi ketidakpastian yang tinggi melalui identifikasi tren; peluang dan tantangan di berbagai bidang; eksplorasi berbagai perkembangan untuk menyusun strategi masa depan; serta identifikasi identifikasi dampak jangka panjang dan kebijakan yang diambil.
“Tidak hanya dalam pembuatan kebijakan, pendekatan foresight juga digunakan dalam evaluasi dan pemeriksaan atas pelaksanaan kebijakan atau program pemerintah,” jelas Agung.
Secara teknis, BPK mengandalkan dua sumber data untuk menghasilkan foresight itu. Pertama, hasil pemeriksaan BPK rutin. Kedua, dampak atau proyeksi di bidang kesehatan, ekonomi, fiskal, moneter, keuangan, teknologi, hukum, sosial, pendidikan, lingkungan hidup, geopolitik, dan politik dari para ahli, akademisi, pengusaha.
Selain itu, BPK juga tetap menguatkan tugasnya dengan melakukan audit sesuai dengan peraturan, baik pada pemerintah pusat maupun daerah.
“Pemeriksaan tersebut menyangkut 111 jenis pemeriksaan kinerja dan 130 jenis pemeriksaan dengan tujuan tertentu, terhadap 27 objek pemeriksaan pusat, 27 objek pemerintah pusat, 204 objek Pemda, serta 10 objek BUMN dan badan lainnya,” urai Agung.
Agung mengungkapkan, banyak negara yang sudah menerapkan foresight untuk membuat kebijakan, diantaranya Swedia, Kanada, Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Afrika Selatan, Uni Eropa, Jepang, dan Singapura.
Di kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan apresiasi atas inisiatif BPK untuk menerapkan pendekatan foresight dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara, baik di pemerintah pusat maupun daerah.
“BPK akan menjalankan fungsi foresight, sesuatu yang sangat advance untuk sebuah supreme audit institution (SAI) dan kami berterima kasih, dalam situasi yang luar biasa tidak menentu, foresight dan insight menjadi sangat penting. Sinergi antara pemerintah bersama dengan BI (Bank Indonesia), OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dan BPK. Sebagai SAI, perlu dilakukan untuk melihat foresight secara bersama-sama,” kata Sri Mulyani.
Menurutnya, di situasi krisis pemerintah dituntut untuk melakukan respons kebijakan yang cepat, sehingga proses dan implementasi berpotensi tidak sempurna. Akhirnya, risiko pemeriksaan pun akan semakin tinggi. Dengan demikian, seluruh pihak harus memiliki mitigasi kebijakan.
“Kita akan memiliki konvergensi, paling tidak sepemahaman mengenai peluang, tantangan, dan juga risiko, serta bagaimana decision making process yang harus dilakukan dalam situasi yang sangat tidak menentu yang sedang kita hadapi atau seluruh dunia hadapi,” tambah Sri Mulyani.
Ia berharap, foresight yang telah disusun BPK dapat menjadi pondasi pemulihan ekonomi yang berkualitas.
