Pajak.com, Batam – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan, Batam telah siap menerapkan Travel Bubble. Hal itu ia sampaikan saat meninjau kesiapan pelaksanaan Travel Bubble di Batam, Kepulauan Riau, dengan mengunjungi Pelabuhan Nongsapura.
Dalam peninjauannya tersebut, Sandiaga menyampaikan fasilitas yang ada di Pelabuhan Nongsapura dinilai sudah memadai untuk mengakomodasi kebijakan Travel Bubble, yang bertujuan untuk menyambut kedatangan wisatawan mancanegara dari sejumlah negara.
“Dari hasil pemantauan saya, kita sudah ready to go dan pelaku industri tadi menyampaikan dalam beberapa hari ke depan mereka akan memastikan kesiapannya. Sehingga nanti ketika diumumkan oleh Bapak Menko Perekonomian, ini segera langsung beroperasi,” kata Sandiaga saat rangkaian kunjungan kerjanya ke Batam, Kepulauan Riau, Jumat (21/1).
Dia menjelaskan, kebijakan Travel Bubble ini merupakan bentuk dari kebijakan pemerintah yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Sandiaga berharap, Travel Bubble dapat menjadi momentum kebangkitan ekonomi nasional, khususnya bagi Kepulauan Riau sekaligus membuka lapangan kerja seluas-luasnya.
Adapun Sandiaga menyebut, pembukaan lalu lintas orang secara terbatas antara Indonesia dengan Singapura ini akan dilakukan pada 24 Januari 2022 bersamaan dengan pengumuman resmi dari pemerintah. Menurutnya, pengumuman resmi oleh pemerintah akan disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartato yang juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN).
Sandiaga Uno mengatakan, regulasi teknis pelaksanaan arus kedatangan dan kepulangan wisatawan terus dimatangkan dengan kementerian teknis dan pihak-pihak terkait. Salah satu persiapan teknis antara lain menyediakan laboratorium tes cepat molekuler atau TCM yang terkoneksi ke aplikasi PeduliLindungi.
Selain itu, Sandiaga menambahkan, peninjauan yang dilakukannya ini bertujuan untuk memantau kesiapan Pelabuhan Nongsapura jelang pelaksanaan Leaders Retreat yang akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo pada 25 Januari 2022 di Bintan.
“(Presiden) juga akan melihat kebangkitan ekonomi kita dan tentunya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di Kepulauan Riau dan kita hadir untuk mewujudkan,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Kepulauan Riau Anshar Ahmad, mengungkapkan, referensi utama pembukaan Travel Bubble di wilayahnya adalah penanganan penyebaran COVID-19. Menurutnya, Kepulauan Riau cukup berhasil menangani pandemi COVID-19.
Tidak hanya itu, Anshar menyebutkan bahwa persentase vaksinasi di Kepulauan Riau juga telah mencapai 102 persen untuk dosis pertama, dan dosis kedua telah mencapai angka sekitar 90 persen.
“Artinya, kita memang kerja ngebut dan hasil survei serologi kita kemarin, antibodi masyarakat Kepri sudah mencapai angka 90 persen. Ini referensi ilmiah bagi teman-teman di Singapura dan negara lain bahwa kita sudah siap untuk melakukan ini, hanya saja kita perlu mendengar beberapa masukan dari teman-teman pelaku pariwisata agar ketika ini dibuka memang iklimnya memungkinkan turis untuk datang ke kita dalam jumlah yang sudah kita tetapkan batasannya,” ungkap Anshar.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo telah menyetujui rencana pembukaan pintu wisata antara Kepulauan Riau dan Singapura lewat skema Travel Bubble Batam Bintan-Singapura (BB-S) dalam waktu dekat.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beberapa waktu lalu, setelah berbagai persiapan dilakukan di bawah koordinasi Kementerian Perekonomian dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif selama setahun belakangan.
Penerapan Travel Bubble BB-S merupakan prototipe untuk memulai pembukaan ekonomi, khususnya pariwisata secara terkontrol dan terbatas. Dalam implementasinya, regulasi terkait teknis keluar dan masuk wisatawan masih dipersiapkan.
Selain itu, Indonesia juga harus kembali melakukan lobi-lobi dengan Pemerintah Singapura terkait ide pembukaan kembali Travel Bubble antar kedua negara. Pasalnya, pada skema Travel Bubble, dua atau lebih negara mesti menyepakati gelembung atau koridor perjalanan untuk mengontrol penyebaran virus korona.
