Menanti Implementasi Kebijakan “Net Zero Emission”

Menanti Implementasi Kebijakan “Net Zero Emission”

Pajak.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon sebesar 29 persen dan 41 persen dengan bantuan internasional pada tahun 2030 mendatang. Banyak pihak berharap, pemerintah bisa mengimplementasikan kerangka kebijakan net zero emission atau rendah karbon yang solid agar target itu tercapai.

World Bank Managing Director of Development Policy and Partnerships Mari Elka Pangestu menyampaikan,  tantangan utama bagi Indonesia adalah mengimplementasi kebijakan dan reformasi.

“Untuk mencapai target ini kita membutuhkan investasi transformatif, terutama di sektor IPPU (Industrial Processes and Production Use),  FOLU (Forest and Other Land Uses) dan Energi,” kata Mari dalam rangkaian webinar B20 Side Event oleh Trade & Investment Task Force bersama  ICDX dengan tema “Indonesia’s scenario to achieve net zero” dikutip Jumat (30/9/22).

Menurut Mari, untuk mencapai net zero emission akan membutuhkan perubahan transformatif terkait penetapan harga karbon, energi yang lebih bersih, dan ekonomi hijau. Carbon pricing diyakini sebagai instrumen yang efisien, mampu memberikan insentif untuk pengurangan dan penghilangan emisi, mendorong perubahan perilaku, inovasi teknologi, dan keputusan investasi. Selain itu, dibutuhkan juga suatu perencanaan yang sistematis serta terarah.

Diperlukan juga suatu skenario yang dapat menjadi acuan pemerintah agar dapat mengantarkan Indonesia mencapai target net zero emission yang telah ditentukan.

Dalam webinar yang sama, Direktur Lingkungan Hidup Bappenas Medrilzam mengatakan, Bappenas mengeksplor berbagai skenario untuk mencapai net zero emission dalam tiga waktu yang berbeda yaitu tahun 2045, 2050, dan 2060.

“Bappenas telah meluncurkan sebuah platform yang berfungsi mensimulasikan low carbon policy scenario yang meliputi tiga sektor yaitu Energi, IPPU, dan FOLU. Demi mencapai Net Zero pada tahun 2045,” kata Medrilzam.

Sementara itu, dari sektor energi, Pertamina berkomitmen untuk membantu pemerintah mencapai target net zero emission dengan mengembangkan potensi dari energi terbarukan yang lebih baik dan juga ramah lingkungan.

Meneurut Corporate Secretary PT Pertamina Brahmantya S. Poerwadi, Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor energi itu berkomitmen untuk mengembangkan energi baru dan energi terbarukan dengan alokasi biaya modal sebesar 14 persen dari total anggaran jangka panjang. Nilai ini lebih agresif dengan perusahaan energi lain dengan rata-rata biaya modal NRA sebesar 4 persen.

Selain dari pemerintah, pihak swasta pun berkomitmen mendukung program pemerintah untuk penurunan karbon ini. Ssalah satunya adalah Asia Pulp & Paper sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi dan pemasaran kertas yang secara langsung memanfaatkan sektor kehutanan.

Seperti diketahui, Indonesia dikenal sebagai negara paru-paru dunia dikarenakan luasnya wilayah hutan yang mencapai 125,82 juta hektar. Hutan merupakan aspek penting untuk menekan emisi karbon. Asia Pulp & Paper berkomitmen membangun kembali kondisi perhutanan Indonesia menjadi lebih baik dengan tiga pilar, yaitu Production, Forest, and People.

Untuk mendukung pilar dan menjawab tantangan yang ada, menurut Chief Sustainability Officer Asia Pulp & Paper Elim Sritaba perlu ada kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, serta kebijakan yang selaras dan mendukung pemangku kepentingan lainnya.

Dari sektor IPPU dan pengelolaan limbah, Danone pun berkomitmen untuk membantu pemerintah mencapai target net zero emission dengan menciptakan produk daur ulang yang dapat berdampak untuk menyelesaikan permasalahan sampah di Indonesia sehingga terciptanya lingkungan serta iklim yang baik. Danone fokus terhadap empat pilar alam yaitu climate, water, circular economy, and agriculture.