Pajak.com, Sulawesi Utara – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP) memberikan bantuan pinjaman modal sebesar Rp 5,27 miliar kepada kelompok nelayan, pembudidaya, dan pelaku usaha perikanan di Provinsi Sulawesi Utara (Sultra). Bantuan modal usaha diberikan kepada beberapa penggiat usaha kelautan dan perikanan dari Kota Bitung, Kota Manado, Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Minahasa Utara.
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tb. Haeru Rahayu mengatakan, pinjaman modal ini bertujuan untuk memacu tumbuhnya kegiatan usaha sektor kelautan dan perikanan di tengah masyarakat. Sekaligus menjadi solusi bagi pelaku usaha yang ingin bertahan maupun mengembangkan usaha di tengah pandemi Covid-19.
“Penyaluran bantuan pinjaman modal berbunga sangat ringan ini merupakan program rutin KKP sejak beberapa tahun terakhir. Tahun lalu, total pinjaman yang disalurkan lebih dari Rp 600 miliar untuk masyarakat kelautan dan perikanan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia,” kata Haeru.
Selain menyerahkan bantuan pinjaman modal, Haeru beserta sejumlah anggota Komisi IV DPR RI meninjau Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung. Haeru mengapresiasi kinerja pengelola pelabuhan dalam melayani masyarakat nelayan maupun pelaku usaha yang berimbas pada peningkatan produksi perikanan tangkap setiap tahunnya. Ia menyebut, realisasi nilai produksi perikanan tangkap di PPS Bitung periode tahun 2015-2019 meningkat rata-rata sebesar 11,60 persen per tahun.
“Nilai strategis PPS Bitung tersebut didukung oleh potensi sumber daya ikan yang melimpah dari WPPNRI 715, 716, dan 717, dengan komoditas ikan bernilai tinggi seperti tuna, cakalang, dan tongkol,” ujar Haeru.
Direktur Pelabuhan Perikanan KKP Frits Lessnussa menambahkan, data tahun 2020 menunjukkan volume produksi perikanan tangkap di PPS Bitung sebesar 53.462.312 kg. Dari volume itu, nilai produksinya sekitar Rp 1,1 triliun.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah kendali Sakti Wahyu Trenggono memang bertekad menjadikan sub-sektor perikanan tangkap sebagai pendongkrak penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Peningkatan PNBP ini bahkan menjadi salah satu dari tiga program terobosan KKP periode 2021-2024.
KKP menargetkan, jumlah PNBP dari sub-sektor perikanan tangkap meningkat menjadi Rp 12 triliun dari yang sebelumnya di angka ratusan miliar. Untuk mendukung implementasi program terobosan tersebut, KKP saat ini melaksanakan pilot project digitalisasi pelabuhan perikanan sebagai langkah awal. KKP juga melakukan transformasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai salah satu pusat bisnis yang memberikan kontribusi PNBP lebih besar bagi negara dan penggerak ekonomi masyarakat; pengembangan shrimp estate; dan pengembangan kampung-kampung budidaya ikan. Mengenai terobosan pengembangan shrimp estate, konsep ini akan menjamin ekosistem bisnis yang efisien dari hulu hingga hilir.
