Pajak.com, Jakarta – Kesenjangan digital menjadi fokus utama pembahasan Kelompok Kerja Ekonomi Digital atau Digital Economic Working Group (DEWG) dalam presidensi G20 Indonesia 2022. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sekaligus Ketua DEWG Mira Tayyiba menjelaskan, kesenjangan digital global akan terus melebar dihantam gelombang disrupsi teknologi. Oleh sebab itu, perlu solusi yang komprehensif dalam menghadapi kesenjangan digital secara global.
“Kesenjangan itu yang akan kita address karena bila pemerintah, melalui Kominfo dan melalui Digital Economic Working Group secara global tidak meng-address isu itu, maka kesenjangan akan semakin lebar. Kita ingin melihat apa yang disebut dengan kesenjangan. Tidak saja terkait dengan keberadaan infrastruktur, tidak hanya masalah spasial. Ada daerah yang komersial, ada daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) yang harus disediakan infrastruktur digital secara khusus,” jelas Mira dalam Webinar Sofatalk: Konektifitas Digital dan Pemulihan Pascapandemi COVID-19, (11/2).
Artinya, lanjut Mira, kesenjangan digital itu tidak hanya terkait dengan keadaan infrastruktur, melainkan juga layanan yang inklusif untuk kelompok rentan, misalnya bagi anak-anak. Seperti diketahui, saat ini anak-anak, terutama usia sekolah, sudah harus bersinggungan dengan teknologi digital untuk menunjang pelaksanaan kegiatan belajar di tengah pandemi.
“Mereka (anak-anak) sudah memiliki atau sudah ditugaskan sekolahnya untuk melakukan pencarian atau browsing, tetapi ternyata konten yang tersedia tidak seluruhnya aman. Maka, selanjutnya, isu keamanan ruang digital (on-line safety) masih terkait penggunaan teknologi digital oleh kalangan rentan masih harus ditingkatkan seiring bertambahnya anak-anak pengguna ponsel pintar,” ungkap Mira.
Ia juga menekankan, DEWG G20 menjunjung prinsip inklusivitas, memberdayakan, dan berkelanjutan. Ketiganya juga harus melihat dari dua aspek, yaitu pemanfaatan teknologi digital dan keterkaitannya dengan sektor strategis. Digitalisasi sudah banyak membantu banyak pihak, utamanya pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Di tengah badai pandemi UMKM memanfaatkan digitalisasi untuk tetap bertahan, bahkan justru semakin berkembang.
“Jadi, pemanfaatan teknologi digital itu sangat beragam dan harus dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak. Itu baru dari sisi pemanfaatan. Sedangkan dari sisi penyediaannya, hingga saat ini masih ada bisnis yang modelnya bersifat konvensional, sehingga mereka mendapat tantangan bagaimana mengelola disrupsi dari teknologi digital. Sekarang sudah banyak perusahaan berbasis digital, misalnya over the top, bagaimana kita menciptakan fair playing field (zona bermain yang adil) antara pemain konvensional dengan pemain berbasis digital,” ungkap Mira.
Dengan demikian, pembahasan isu konektivitas digital dan pemulihan pascapandemi COVID-19 melalui pemanfaatan teknologi digital menjadi sebuah keniscayaan. Hal ini menjadi isu global yang harus dibahas secara menyeluruh oleh semua negara.
“Tidak hanya menyoal pembangunan, tetapi lebih kepada lingkungan sosial dan aktivitas masyarakat sehari-hari. Merespons kondisi terkini dan sejalan dengan agenda Presidensi G20 Indonesia, maka Kementerian Kominfo yang dalam beberapa tahun terakhir melaksanakan agenda transformasi digital akan memberikan secara umum penekanan pada aspek infrastruktur, sumber daya manusia, dan ekosistem digital,” tambah Mira.
