Kemenkeu Klaim Program Makan Bergizi Gratis Tak Bebani APBN 2025
Pajak.com, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang akan dimulai pada 2025, tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata, menjelaskan bahwa program ini sudah masuk dalam anggaran APBN 2025 sebesar Rp71 triliun.
“Makanan bergizi gratis ini sudah ada di dalam APBN 2025, jadi sudah dianggarkan di dalam APBN 2025 sebesar Rp71 triliun,” ujar Isa dalam konferensi pers, dikutip Pajak.com pada Selasa (7/1/2025).
Isa juga menegaskan bahwa program ini tidak akan menambah defisit APBN pada 2025 yang telah ditetapkan di level 2,53 persen. “Jadi apakah ini akan menyebabkan tambahan defisit di 2025? Mestinya tidak karena sudah kita anggarkan, jadi sudah bagian dari APBN 2025, sudah diperhitungkan untuk berkira-kira target defisit kita tahun 2025 itu 2,53 persen,” tambahnya.
Untuk diketahui, beberapa waktu lalu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan program MBG, masih ada beberapa daerah yang menggunakan dana pribadi Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya adalah Kendari, Sulawesi Tenggara.
“Yang Kendari memang itu dia masih punya sisa anggaran uji coba dari yang diberikan Pak Prabowo sebelumnya, jadi mereka masih menggunakan dana yang itu,” kata Hasan.
Adapun, program MBG yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN), resmi dimulai pada 6 Januari 2025 kemarin. Program ini akan dilaksanakan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara bertahap, menyesuaikan jadwal masuk peserta didik di sekolah.
Makanan yang disediakan dalam program ini dirancang untuk memenuhi standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) harian. Porsi makan pagi menyumbang 20-25 persen dari kebutuhan gizi harian, sedangkan makan siang menyumbang 30-35 persen.
BGN menargetkan penerima manfaat program ini di wilayah terpencil, terdepan, dan terluar (3T) untuk memastikan cakupan yang merata. Pelaksanaan program melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, koperasi, dan sektor swasta, untuk memastikan kelancaran distribusi.
Selain memenuhi kebutuhan gizi, Program MBG juga memiliki misi edukasi. Masyarakat akan diberi pemahaman tentang pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. BGN berharap melalui edukasi ini, masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari.
Program ini juga mendukung pemberdayaan ekonomi lokal. Dalam pengadaan bahan pangan, pemerintah akan melibatkan petani, nelayan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) setempat, sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal.
Comments