Pajak.com, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pengembangan bisnis perlu dilakukan BUMN agar mampu bersaing di skala global. Oleh karena itu, pihaknya akan fokus terhadap beberapa program dalam beberapa tahun ke depan.
Pertama, kementerian BUMN terus berkomitmen mengembangkan proyek electric vehicle (EV) battery. Seperti diketahui, pemerintah telah melakukan pengembangan EV battery yang dilakukan oleh konsorsium PT Inalum (Persero), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero) dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM). Bahkan, menurut Erick, hingga kini pemerintah masih melakukan komunikasi dan negosiasi dengan Tesla, produsen mobil listrik dari Amerika Serikat.
“Kita juga sedang menjajaki dengan Tesla kemarin dimana ini konsorsium Pertamina, PLN, Inalum dan Antam. Ini konsorsium terbesar BUMN yang kita ingin memastikan EV battery ini kita bisa produksi sendiri tidak hanya menjadi market,” kata Erick dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2021, yang disiarkan secara virtual, pada Kamis (29/4).
Kedua, kementerian BUMN juga tengah mengantisipasi soal dampak digital ekonomi yang berpotensi melindas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Untuk itu, BUMN akan bertindak sebagai agregator atau backbond untuk mendukung transisi ekonomi digital yang mendukung ekosistem dunia usaha. Terutama mendukung pengembangan healthtech, edutech dan sebagainya. Alhasil, Indonesia tak lagi tertinggal dari negara lain.
“Dengan adanya bitcoin, criptocurrency, dumping pricing, dimana UMKM kita hancur lebur karena ada dumping yang tidak terkendali,” imbuhnya.
Ketiga, program kementerian BUMN akan merampungkan beberapa proyek, seperti Pelabuhan Labuan Bajo, Kawasan Industri Batang, Rumah Milenial, dan kawasan ekonomi khusus (KEK) yang akan dikembangkan di Bali. Ada pula pembangunan light rail transit (LRT) Jabodebek, pengembangan lima destinasi wisata super prioritas, dan sebagainya.
“Lalu ini juga perlu dukungan mengenai tol Sumatera fase I yang saya rasa harus dituntaskan di 2023-2024. Kereta cepat Jakarta-Bandung. Refineries ini tentu saya rasa bisa tanpa PMN (penyertaan modal negara),” jelas Erick.
Keempat, ada pula pengembangan food estate. Kelima, kementerian BUMN akan melakukan hilirisasi pertambangan seperti coal to dimethyl ether (DME). Kini pemerintah telah memiliki smelter untuk meningkatkan produksi nikel sehingga mampu memberi value added di Indonesia.
Dalam jangka waktu dekat atau pada kuartal II/2021, kementerian BUMN akan memperbaiki portofolio dengan restrukturisasi korporasi yang bertujuan melakukan konsolidasi dan simplifikasi.
“Suka tidak suka di kuartal II/2021 fokus pada survival atau kelangsungan hidup, di mana kami tetap melindungi BUMN strategis yang terdampak pandemi di bisnisnya, lalu kami juga secara bersama mengubah strategi secara besar,” kata Erick.
