Pajak.com, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan APBN Tahun 2022 akan berfokus pada enam kebijakan utama. Pertama, melanjutkan pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan rentan.
Ketiga, peningkatan SDM yang unggul melalui bidang pendidikan. Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur yang difokuskan untuk memenuhi ketersediaan layanan dasar, meningkatkan produktivitas, serta penyelesaian proyek prioritas dan strategis.
“Yang kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah. Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting agar belanja lebih efisien,” katanya usai seremonial Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2022, di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/11).
Selain enam kebijakan utama tersebut, APBN 2022 juga akan berfokus pada tiga bidang lainnya yakni meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi yang difokuskan untuk percepatan penyediaan infrastruktur TIK dan transformasi digital nasional, bidang ketahanan pangan yang diarahkan untuk mendorong peningkatan produksi komoditas pangan dan revitalisasi sistem ketahanan pangan, serta bidang pariwisata yang diarahkan untuk mendorong pemulihan sektor pariwisata dan pengembangan destinasi wisata prioritas.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa tahun 2022 pandemi Covid-19 masih menjadi ancaman Indonesia dan seluruh negara di dunia. Pasalnya, belum selesai dunia menghadapi virus varian lama; di beberapa negara telah muncul varian baru bernama Omicron.
“Antisipasi dan mitigasi perlu disiapkan sedini mungkin agar tidak mengganggu kesinambungan program reformasi struktural yang sedang kita lakukan, serta program pemulihan ekonomi nasional yang sedang kita laksanakan,” ucapnya.
Untuk itu, Jokowi ingin agar Indonesia selalu bersiap diri menghadapi risiko pandemi Covid-19. Ia menilai bahwa ketidakpastian bidang kesehatan dan perekonomian harus menjadi basis dalam membuat perencanaan dan melaksanakan program; sehingga APBN Tahun 2022 harus dirancang secara responsif, antisipatif, dan fleksibel.
“Selalu berinovasi dan mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi dengan tetap menjaga tata kelola yang baik,” tegasnya.
Tak hanya itu, Jokowi juga menyebut bahwa APBN 2022 memiliki peran sentral karena Indonesia bisa unjuk kemampuan menghadapi perubahan iklim di pertemuan KTT G20 tahun 2022.
“Sebagai presidensi G20, kita harus menunjukkan kemampuan kita dalam menghadapi perubahan iklim terutama dalam pengurangan emisi dan gerakan perbaikan lingkungan secara berkelanjutan. Kita harus menunjukkan aksi nyata, komitmen kita pada green dan sustainable economy. Selain itu, APBN Tahun 2022 juga harus mendorong kebangkitan ekonomi nasional dan mendukung reformasi struktural,” urainya.
Sementara itu, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengemukakan, pemulihan ekonomi global maupun domestik memasuki tahun 2022 dipastikan masih tidak merata dan bahkan tidak pasti; dibarengi munculnya risiko baru yang harus dikelola seperti volatilitas harga komoditas, tekanan inflasi, dan implikasi kenaikan suku bunga di negara maju terutama Amerika Serikat.
Selain itu, adanya ketidakseimbangan ekonomi Tiongkok, disrupsi rantai pasok, dan dinamika geopolitik juga masih membayangi pemulihan ekonomi nasional ke depannya.
“Meskipun menghadapi dinamika ketidakpastian perekonomian Indonesia, pada tahun 2022 diproyeksikan akan melanjutkan pemulihan yang makin kuat, karena penanganan pandemi yang efektif berhasil mengendalikan varian delta dengan lebih cepat. Sehingga, aktivitas perekonomian kembali meningkat (tecermin) pada kuartal keempat tahun 2021”, tandasnya.
