Pajak.com, Jakarta – Pimpinan Asian Development Bank (ADB) menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Kepresidenan Bogor, (18/2). Pertemuan itu membahas beberapa isu terkini, utamanya terkait dukungan ADB terhadap pengembangan transisi energi di Indonesia.
Adapun pimpinan ADB itu, yakni President ADB Masatsugu Asakawa, Executive Director Representing Indonesia Arif Baharudin, Country Director ADB Indonesia Resident Mission Jiro Tominaga. Sementara Jokowi didampingi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Menurut Suharso, pihak ADB menyatakan dukungannya terhadap pembiayaan dalam hal transisi energi serta pembiayaan lainnya pada sejumlah proyek yang sedang berjalan.
“Karena ada 14 proyek hari ini dan sudah cukup lama, 55 tahun, ADB bersama Indonesia. Bapak Presiden Jokowi juga memaparkan mengenai hilirisasi industri yang tengah dilakukan oleh pemerintah. Indonesia yakin, jika hilirisasi industri akan bisa memberikan nilai tambah ekspor sekaligus memperbaiki neraca transaksi berjalan Indonesia. Tadi Bapak Presiden menyampaikan, yang kita bisa peroleh 1 berbanding 20, dari 1,1 miliar dollar AS menjadi 20,1 miliar dollar AS hanya karena satu aturan, bagaimana kita tidak mengekspor dalam bentuk bahan mentah, tetapi dalam bentuk barang-barang jadi,” ungkap Suharso dalam keterangan tertulis yang dikutip Pajak.com, (19/2).
Selain itu, Presiden Jokowi juga memaparkan kinerja ekonomi Indonesia yang pada kuartal IV-2021 sudah berada di atas 5 persen. Menurut Suharso, Pihak ADB pun memuji pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2021 itu.
“Meskipun full year pada tahun lalu (pertumbuhan ekonomi) 3,7 persen tapi itu sudah bagus dan dipuji oleh ADB, bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk yang amazing kata beliau (pimpinan ADB). Di sisi lain, presiden juga menyampaikan perkembangan terkini terkait dengan COVID-19 di Indonesia, bahwa Indonesia adalah negara keempat di dunia yang sukses melakukan vaksinasi dan sudah mencapai di atas 330-an juta yang divaksinasi. Padahal kita adalah negara yang tidak memproduksi vaksin,” ujar Suharso.
Terkait energi transisi, Indonesia berkomitmen untuk mewujudkannya. Dalam peta jalan transisi energi yang dipaparkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Indonesia ditargetkan mencapai bauran energi baru dan terbarukan (EBT) sebesar 23 persen di tahun 2025. Di akhir 2021, bauran dari EBT telah mencapai sekitar 11,7 persen. Untuk mencapai target ini telah disahkan peraturan menteri terkait pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap yang ditargetkan akan menambah 3,6 Gigawatt (GW) pada tahun 2025. Pemanfaatan tenaga surya dipilih karena Indonesia merupakan negara tropis, sehingga banyak daerah yang memiliki radiasi matahari yang maksimal.
Dengan demikian, mulai 2035 pembangkit listrik akan didominasi variable renewable energy (VRE) dalam bentuk tenaga surya, diikuti tenaga angin dan arus laut pada tahun berikutnya. Kemudian, hidrogen akan dimanfaatkan secara gradual mulai 2031 dan secara masif pada 2051. Lalu, tenaga nuklir akan masuk dalam sistem pembangkitan mulai tahun 2049.
Secara simultan, rencana itu diiringi dengan membangun supergrid untuk meningkatkan konektivitas kelistrikan, yaitu transmisi baru antarsistem dan antarpulau untuk membagi sumber EBT yang dimiliki suatu daerah. Sebagai contoh, Kalimantan Utara akan dihubungan dengan Sumatera dan Sulawesi. Selain itu, suplai listrik dari Nusa Tenggara yang memiliki sumber energi surya, dapat dihubungkan ke Sulawesi dan Kalimantan.
