Pajak.com, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan Belanja Negara dalam RAPBN 2022 dianggarkan sebesar Rp 2.708,7 triliun; meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.938,3 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 770,4 triliun. Dalam belanja negara pemerintah pusat, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 255,3 triliun, atau 9,4 persen dari belanja negara.
“Anggaran Belanja Negara tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN,” katanya saat menyampaikan Pidato Kenegaraan Dalam Rangka Penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN Tahun Anggaran 2022 di Gedung Nusantara MPR/DPR RI, Jakarta, Senin (16/8).
Sementara untuk penanganan COVID-19 di tahun mendatang, Jokowi mengatakan akan tetap berfokus pada antisipasi risiko dampak COVID-19 dengan testing, tracing, dan treatment; melanjutkan program vaksinasi COVID-19; serta penguatan sosialisasi dan pengawasan protokol kesehatan. Ia pun menegaskan, pandemi menjadi sebuah kesempatan baik untuk memperbaiki sistem kesehatan, sekaligus mengembangkan inovasi di sektor kesehatan.
“Kita harus bisa memanfaatkan pandemi sebagai momentum untuk perbaikan dan reformasi sistem kesehatan Indonesia. Kita harus mampu membangun produksi vaksin sendiri dan mendorong berkembangnya industri farmasi yang kuat dan kompetitif. Kita juga harus membenahi fasilitas pelayanan kesehatan dari hulu hingga hilir, dari pusat hingga daerah, transformasi layanan primer, layanan rujukan, peningkatan ketahanan kesehatan, peningkatan kualitas dan redistribusi tenaga kesehatan, serta pengembangan teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan,” jelas Jokowi.
Sementara untuk anggaran perlindungan sosial, Jokowi menyebut telah mengalokasikan sebesar Rp 427,5 triliun yang difokuskan untuk melanjutkan komitmen pemerintah menurunkan kemiskinan—terutama penghapusan kemiskinan ekstrem, dan mengurangi ketimpangan.
“Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah akan melaksanakan reformasi program perlindungan sosial dengan melanjutkan penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan menyinergikan dengan berbagai data terkait, mendukung reformasi perlindungan sosial secara bertahap dan terukur, mendukung Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, serta peningkatan kualitas implementasi perlindungan sosial dan pengembangan skema perlindungan sosial adaptif,” terangnya.
Untuk peningkatan produktivitas dan kualitas SDM, Jokowi bilang pemerintah mematok anggaran pendidikan sebesar Rp 541,7 triliun. Ia juga memastikan untuk memperkuat investasi pemerintah di bidang pendidikan dengan mendukung perluasan program beasiswa, adopsi teknologi informasi dan komunikasi, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta pengembangan riset dan inovasi.
Dari sisi pembangunan infrastruktur, Jokowi menyebut anggarannya mencapai Rp 384,8 triliun, yang diarahkan untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar; mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas; menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan; serta pemerataan infrastruktur dan akses Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Di sisi lain, Jokowi juga menjelaskan anggaran transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 770,4 triliun akan difokuskan pada meningkatkan kualitas belanja daerah agar terjadi percepatan dalam peningkatan dan pemerataan kesejahteraan; melanjutkan kebijakan penggunaan DTU untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah, pemulihan ekonomi di daerah, dan pembangunan SDM pendidikan dan penambahan belanja kesehatan prioritas.
Jokowi memastikan, APBN tahun 2022 harus antisipatif, responsif, dan fleksibel merespons ketidakpastian, tetapi tetap mencerminkan optimisme dan kehati-hatian. Pasalnya, Indonesia masih akan dihadapkan pada ketidakpastian yang tinggi, ancaman perubahan iklim, peningkatan dinamika geopolitik, serta pemulihan ekonomi global yang tidak merata.
Karena itu, ia meyakinkan bahwa di tahun 2022 pemerintah merencanakan kebijakan fiskal yang tetap ekspansif untuk mendukung percepatan pemulihan sosial dan ekonomi nasional, yang diperkuat melalui reformasi struktural.
“Pemulihan sosial-ekonomi akan terus dimantapkan sebagai penguatan fondasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara lebih optimal. Reformasi struktural merupakan hal yang sangat fundamental untuk pemulihan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi pascapandemi karena Indonesia bukan hanya harus tumbuh, tapi tumbuh dengan cepat dan berkelanjutan,” ucapnya.
Ia juga memastikan, kebijakan fiskal tahun 2022 diarahkan untuk memberikan fondasi yang kokoh bagi konsolidasi fiskal menuju defisit maksimal 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di tahun 2023. Karenanya, ada enam fokus utama dalam kebijakan APBN 2022 yang akan dilakukan pemerintah.
Pertama, melanjutkan upaya pengendalian COVID-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan.
Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan.
Ketiga, memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing.
Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi.
Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah.
“Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien, memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil, serta antisipatif terhadap kondisi ketidakpastian,” tegasnya.
