Indonesia Dorong ASEAN Responsif Terhadap Keberlanjutan dan Kesenjangan Pembangunan
Pajak.com, Vientiane – Pemerintah Indonesia mengharapkan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dapat lebih responsif terhadap isu keberlanjutan dan kesenjangan pembangunan. Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-44 dan ke-45 yang berlangsung di Vientiane, Laos, pada 6-11 Oktober 2024.
Edi yang memimpin delegasi Indonesia pada Pertemuan Tingkat Pejabat Senior Bidang Ekonomi (SEOM), menyoroti pentingnya penguatan infrastruktur dan kerja sama ASEAN dengan mitra eksternal.
“Sudah banyak capaian positif, namun ada beberapa inisiatif yang perlu menjadi perhatian ke depan, yaitu penguatan infrastruktur pariwisata, penekanan pada isu geopolitik dan geoekonomi, serta identifikasi potensi kerja sama dengan mitra ASEAN termasuk Gulf Cooperation Council (GCC),” ujar Edi pada pertemuan tersebut dikutip Pajak.com pada Senin (7/10).
Keketuaan Laos di ASEAN tahun 2024 mengusung tema “Enhancing Connectivity and Resilience”, dengan tema ini, Laos berfokus pada konektivitas infrastruktur, mempersempit kesenjangan pembangunan, serta mendorong integrasi ekonomi dan hubungan antar masyarakat. Prioritas ekonomi Laos juga mencakup tiga strategi utama: integrasi dan konektivitas, inklusivitas, dan keberlanjutan.
ASEAN saat ini memiliki beberapa inisiatif keberlanjutan, termasuk netralitas karbon, ekonomi biru, dan ekonomi sirkular. Namun, menurut Edi, yang lebih penting adalah bagaimana merumuskan rencana aksi strategis untuk menjalankan berbagai inisiatif tersebut.
“Kita mempunyai banyak inisiatif untuk agenda keberlanjutan, namun yang lebih penting adalah bagaimana kita merumuskan rencana aksi yang strategis untuk menjalankan berbagai inisiatif tersebut,” jelas Edi.
Selain isu keberlanjutan, pertemuan juga membahas berbagai dokumen yang perlu diadopsi, disahkan, atau dinotasi oleh Dewan MEA. Sebanyak empat dokumen akan diadopsi, lima dokumen disahkan, dan enam dokumen dinotasi, yang akan menjadi dasar kerja sama kawasan di bidang ekonomi, termasuk ekonomi inklusif, pertanian berkelanjutan, ekoturisme, dan kecerdasan buatan.
Pertemuan ini juga dihadiri oleh Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional Sub Regional Kemenko Perekonomian, perwakilan Kementerian Luar Negeri, serta perwakilan Direktorat Perundingan ASEAN Kementerian Perdagangan.
Comments