Pajak.com, Medan – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan, ekonomi bangsa harus diperkuat dengan knowledge based economy, khususnya di bidang teknologi. Di tahun 2035, Indonesia membutuhkan 17,5 juta sumber daya manusia (SDM) yang cakap teknologi, baik dari tenaga kerja, profesional, maupun pengusaha muda. Indonesia harus mampu memahami, beradaptasi, hingga berinovasi di bidang teknologi. Sebab tidak mungkin lagi Indonesia mengandalkan sumber daya alam (SDA) sebagai sumber penerimaan negara dan pertumbuhan ekonomi.
“Knowledge based economy adalah hal yang penting, di sini kita bisa lihat kita harus memiliki skilled labor yang paham terhadap teknologi. Kita juga harus membangun kalau hari ini digitalisasi sekadar jaringan internet dan WiFi (wireless fidelity), tapi ke depan yang dibutuhkan adalah infrastruktur digitalisasi yang amat sangat penting, karena ini adalah backbone dari kekuatannya. Apa yang namanya healthtech, fintech, edutech, mediatech semua ke arah tersebut,” kata Erick Thohir saat menyampaikan pidato kunci di Universitas Sumatera Utara di Medan, yang juga disiarkan secara virtual, pada (9/1).
Ia memandang, teknologi bidang kesehatan harus mulai dikembangkan di tanah air. Sebab pandemi COVID-19 yang dunia hadapi saat ini berpotensi akan terulang kembali.
“Saat ini melalui kerja sama dan saling bergotong royong dalam menjalankan protokol kesehatan, Indonesia berhasil menjaga pandemi COVID-19 tidak meningkat. Ini bagian bagaimana menjaga prinsip-prinsip kita, karena ketika COVID-19 naik, maka ekonomi turun. Ketika ada pandemi baru yang kita tidak tahu apa, maka pasti akan berdampak pada kehidupan secara menyeluruh. Kita harus mulai mengembangkan teknologi untuk mengantisipasi pandemi yang mungkin akan terulang lagi,” kata Erick.
Namun, pengembangan teknologi harus didorong oleh ekosistem yang memadai, baik regulasi maupun infrastruktur. Rencana pembangunan nasional sangat perlu diarahkan pada pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi dan inovasi. Selama ini Indonesia masih berharap pada SDA sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, padahal SDA bisa habis atau tidak dipakai lagi di kemudian hari.
“Untuk itu, tantangan kita ke depan justru di knowledge based economy, di mana sekarang era manusianya yang menjadi pusat pertumbuhan, inovasi manusianya yang menjadi pusat pertumbuhan. Tidak bisa hanya mengandalkan pasar dan SDA. Kalau tahun 2045 generasi Indonesia bukanlah generasi yang produktif tapi generasi yang konsumtif, maka Indonesia Emas 2045 hanyalah mimpi,” kata Erick.
Beberapa upaya pemerintah untuk menciptakan ekosistem digital adalah dengan mendirikan Merah Putih Fund, yaitu sistem pendanaan untuk startup yang menuju unicorn—perusahaan rintisan yang memiliki nilai valuasi sebesar 1 miliar dollar AS.
“Kita juga sudah mengajak SWF (Sovereign Wealth Fund) Indonesia, yaitu INA (Indonesia Investment Authority) untuk masuk (menciptakan) yang lebih besar, yakni unicorn menuju decacorn,” kata Erick.
Selain itu, pemerintah berupaya menyiapkan talenta pada bidang teknologi melalui program Indonesia Digital Tribe (IDT). Program ini diharapkan menjadi penguatan untuk kemajuan digitalisasi dalam negeri.
“Kita pakai roadmap sendiri sebagai Indonesia, bukan punya orang lain. Ini adalah ekosistem yang kita harapkan, kita jadi memiliki kekuatan sendiri. Teknologi tidak bisa terelakkan, dunia baru akan kita hadapi, karena itu kita perlu superhero baru, mudah-mudahan superhero yang kita dorong ini bisa menjaga ekosistem (digital) Indonesia,” kata Erick.
