Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan periode 2013-2014 dan Co-Founder CReco Research Chatib Basri menilai, ada dua kunci utama yang akan membuat Indonesia bisa mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen target yang dipatok pemerintah dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2022. Dua kunci utama itu adalah akselerasi vaksinasi Covid-19 dan penambahan anggaran bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran.
“Pemulihan ekonomi akan sangat tergantung bagaimana kemampuan pemerintah dalam mengatasi pandemi. Jika kita mampu mengatasi pandemi di mana vaksinnya bisa dipercepat sampai dengan kuartal satu di 2022 maka saya kira target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen itu bukan sesuatu yang berlebihan,” kata pria yang biasa disapa Dede ini dalam webinar Bincang APBN 2022 yang digelar Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pada (18/10).
Ia menjelaskan, belajar dari pengalaman pada 2020, ketika pemerintah membuka kembali kegiatan ekonomi pada bulan Juni, aktivitas ekonomi memang berangsur naik. Akan tetapi, pada Oktober 2020 masyarakat mulai ramai melakukan liburan dan mengakibatkan jumlah kasus terpapar Covid-19 naik. Kenaikan kasus membuat pemerintah kembali melakukan pengetatan dan membatasi mobilitas kegiatan masyarakat yang berakibat pada pertumbuhan ekonomi kembali melambat.
“Jadi selama herd immunity belum tercapai, selama vaksin belum bisa mencapai 70 persen, maka akan ada risiko pemulihan ekonominya itu bentuknya seperti ‘W’ atau naik, turun, naik lagi, turun lagi,” kata Dede.
Ia memberi contoh, di Amerika Serikat (AS) akses masyarakat mendapat vaksin terbilang cukup baik dan cepat, sehingga saat ini vaksinasinya sudah mencapai di atas 50 persen. Kemudian, di Singapura dan Australia sudah mencapai 80 persen.
“Artinya, selama pandemi masih merebak ke masyarakat dan jumlah terpapar virus Covid-19 masih banyak, maka aktivitas ekonomi Indonesia di tahun depan masih akan seperti yang terjadi di tahun ini. Oleh karena itu, vaksinasi menjadi kunci untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen di 2022,” kata Dede.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia ini juga mengusulkan agar pemerintah menaikan bansos tunai menjadi sebesar Rp 1 juta sampai dengan Rp 1,5 juta. Dana itu diberikan dalam waktu tiga bulan sampai enam bulan. Hal ini dapat meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat yang akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi.
“Jangan dikasih Rp 300 ribu sampai Rp 700 ribu, itu kurang. Tapi dikasih Rp 1 juta sampai Rp1,5 juta,” kata Dede.
Selain itu, penyaluran bansos juga harus diperluas ke 40 juta rumah tangga. Dede menghitung, pemerintah membutuhkan alokasi dana sekitar Rp 120 triliun hingga Rp 240 triliun untuk pos itu.
“Sebenarnya pemerintah masih ada sumber dana untuk menyalurkan lebih banyak bansos kepada masyarakat, antara lain dari dana yang digunakan pemerintah untuk insentif pajak. Pemerintah harus kembali mengkaji dan mengevaluasi insentif pajak selama ini,” kata Dede.
