Pajak.com, Bali – Pertemuan Presidensi G20 Indonesia resmi dimulai di Bali Nusa Convention Center, Bali, pada (9/12). Pertemuan dibuka dengan agenda Finance and Central Bank Deputies Meetings (FCBD) yang diisi dengan diskusi panel oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Indonesia, Sri Mulyani Indrawati; Menteri Keuangan India, Nirmala Sitharaman; dan Menteri Keuangan Italia, Daniele Franco. Dalam pemaparannya, Sri Mulyani mengungkap tiga tantangan utama pemulihan ekonomi dunia.
Pertama, pandemi COVID-19 masih menjadi tantangan besar bagi ekonomi dan investasi. Kedua, situasi makroekonomi dunia yang lebih kompleks. Beberapa contoh diantaranya kondisi fiskal yang semakin sempit, situasi moneter, hingga risiko inflasi tinggi.
“Beberapa negara memperketat kebijakannya, yang lain melonggarkan. Kompleksitas ini yang dibicarakan. Indonesia bertekad untuk mengatasi tantangan global yang masih akan muncul dan mencari solusi terbaik, memastikan bahwa semua negara dapat pulih bersama serta mendorong reformasi kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif pascapandemi,” kata Sri Mulyani.
Ketiga, perubahan iklim dan bagaimana sistem keuangan membantu menyelesaikan dampaknya. Sri Mulyani menekankan, pembiayaan mengatasi masalah ini bukan hanya tanggung jawab satu negara tapi seluruh negara.
“G20 telah memiliki gugus tugas yang khusus untuk membicarakan perubahan iklim. Bagaimana pembiayaan untuk teknologinya, lalu mekanisme transisi energinya,” ujarnya.
Untuk menjawab tiga tantangan pemulihan ekonomi dunia itu, maka tema Presidensi Indonesia di G20 yaitu ‘Recover Together, Recover Stronger’. Ada enam agenda utama yang menjadi diskusi utama dalam G20.
Pertama, membahas bagaimana peran G20 melindungi negara berkembang yang masih menuju pemulihan ekonomi usai terdampak COVID-19. Kedua, mengatasi dampak berkepanjangan dari krisis dengan meningkatkan produktivitas tiap negara. Ketiga, membahas standar pembayaran lintas batas negara serta digital. Keempat, membahas risiko perubahan iklim, transisi ekonomi rendah karbon, serta keuangan berkelanjutan dari sudut pandang makroekonomi dan stabilitas keuangan.
Kelima, memanfaatkan keuangan dan bank digital untuk mendorong ekonomi inklusif terutama bagi wanita, pemuda, serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Keenam, perpajakan internasional.
“Agenda prioritas dan legacy issue Presidensi G20 Indonesia diharapkan dapat menyeimbangkan agenda global dengan prioritas dan kepentingan domestik, serta menyelaraskan kepentingan berbagai pihak. Baik negara maju maupun negara berkembang. Kami ingin ada hasil yang nyata dari pertemuan ini,” kata Sri Mulyani.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo mengatakan pertemuan awal ini berperan penting dalam memastikan keberlanjutan kepemimpinan G20 dalam mendukung pemulihan ekonomi global, baik dalam jangka pendek maupun panjang.
“Agenda prioritas finance track dalam Presidensi G20 Indonesia sangat relevan dengan tugas BI sebagai bank sentral. Disini kami membahas berbagai hal strategis, antara lain kerja sama internasional dalam normalisasi kebijakan moneter, penerapan regulasi di sektor keuangan yang harus memerhatikan kesiapan sektor keuangan, dan digitalisasi sistem pembayaran, termasuk CBDC (central bank digital currency),” kata Perry.
