Pajak.com, Jakarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI berkolaborasi dengan Smartcoop untuk mengakselerasi digitalisasi koperasi. Melalui kerja sama BRI dan Smartcoop ini koperasi dapat memanfaatkan fitur-fitur perbankan sehingga dapat mempermudah digitalisasi administrasi hingga operasional.
Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani menerangkan, peran BRI sebagai agent of development sangat mendukung program yang dicanangkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha UKM (Kemenkop UKM) untuk memajukan koperasi melalui digitalisasi koperasi.
“Penyediaan platform koperasi berbasis layanan digital yang dilengkapi berbagai fitur perbankan dihadirkan BRI ditujukan untuk menjawab kebutuhan nasabah, khususnya nasabah yang merupakan anggota koperasi,” kata Handayani dalam keterangan tertulis yang dikutip Pajak.com, pada (14/11).
Ia menguraikan, terdapat berbagai fitur perbankan BRI yang dapat dimanfaatkan oleh koperasi dan anggotanya dalam platform Smartcoop. Di antaranya, Info Saldo dan Mutasi (simpanan dan pinjaman), BRIVA dan Fund Transfer ke sesama BRI maupun bank lain, dan fitur Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM (anjungan tunai mandiri)—khusus disiapkan untuk anggota koperasi agar dapat bertransaksi pada channel BRI meski belum menjadi nasabah BRI.
“Diharapkan nantinya, layanan terbaru ini dapat mempermudah koperasi dalam melakukan pengelolaan operasional dan administrasi, serta dapat mempermudah akses dan transaksi perbankan bagi anggota, kapanpun dan dimanapun. Harapannya ke depan anggota koperasi selain menjadi nasabah BRI, juga menjadi shareholder dengan membeli saham BBRI (kode BRI) melalui mobile. Kami optimistis kerja sama ini mewujudkan koperasi yang modern. Kami siap mendukung untuk layanan yang dibutuhkan,” kata Handayani.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop dan UKM Ahmad Zabadi mengapresiasi kerja sama yang dilakukan BRI dan Smartcoop untuk memodernisasi koperasi. Hal itu diyakini dapat mendorong bisnis koperasi yang terintegrasi dari hulu ke hilir.
“Kita ketahui koperasi ini besar, anggotanya banyak, kami dorong agar tidak hanya simpan pinjam saja tapi juga menginisiasi sektor lain dan diklasterisasi sesuai kebutuhan,” kata Ahmad.
Ia menjelaskan, transformasi digital adalah agenda agar koperasi makin adaptif kedepannya. Oleh karena itu, kemitraan Smartcoop dengan BRI merupakan langkah strategis yang bisa memberikan kontribusi signifikan bagi kemampuan koperasi Indonesia.
“Saya harap platform Smartcoop ini bisa dimanfaatkan koperasi sehingga koperasi betul-betul masuk ekosistem digital,” kata Ahmad.
Ia menjelaskan, proses modernisasi koperasi akan terbagi menjadi empat tahap, yakni fase pemodelan yang digelar tahun 2021, fase replikasi pada tahun 2022, fase masifikasi pada tahun 2023, dan pemantapan serta pengembangan lanjutan pada 2024.
“Tahap sekarang ini baru pemodelan. Ini belum hasil akhir tapi awal atau kick off ada 100 koperasi sebagai model yang kita akan lanjutkan pengembangan di tahun mendatang,” kata Ahmad.
Selain itu, terdapat enam pendekatan umum untuk memodernisasi koperasi.
Pertama, pendekatan dari aspek akses pembiayaan. Ahmad menjelaskan, pihaknya siap menyalurkan dukungan pembiayaan pada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM (LPDB-KUMKM) dengan dua skema, yakni modal kerja dan investasi.
“Investasi diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan pabrikasi, sedangkan di on farm, kami arahkan petani untuk memanfaatkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR),” kata Ahmad.
Kedua, pendekatan fasilitasi kemitraan. Ia mengatakan, hal itu dilakukan agar koperasi mendapat kepastian terkait akses pemasaran dimana produk-produk mereka ke depan sudah ada yang menyerap lewat kerja sama dengan pihak swasta.
“Koperasi yang akan menjadi role model modernisasi adalah mereka yang sudah memiliki off-taker. Contoh, seperti yang dilakukan Koperasi Tani Hijau Makmur di Tanggamus, Lampung, yang bergerak pada komoditas pisang dengan off-taker dilakukan PT Great Giant Pineapple (GGP),” kata Ahmad.
Ketiga, pendekatan lewat adopsi teknologi. Adanya dukungan teknologi sangat diperlukan pada aspek pabrikasi untuk meningkatkan produktivitas sehingga terus mendorong koperasi masuk ke ekosistem digital.
“Misalnya, koperasi simpan pinjam (KSP) kita dorong untuk bertransformasi digital dan kita ajak tech provider terlibat dalam proses itu,” kata Ahmad.
Keempat, pendekatan melalui restrukturisasi kelembagaan yang dilakukan agar mendorong koperasi-koperasi kecil melakukan merger atau dalam dunia perkoperasian disebut sebagai amalgamasi. Proses amalgamasi, menurut Ahmad, sudah menjadi tradisi yang dilakukan sejak era tahun 1980—1990.
“Contoh Kospin Jasa Pekalongan yang saat ini aset mencapai Rp 11 triliun. Koperasi ini lahir dari merger empat koperasi. Koperasi Telekomunikasi Seluler (Kisel) yang memiliki aset sekitar Rp 7 triliun merupakan hasil merger 11 koperasi,” ungkapnya.
Kelima, pemekaran usaha (spin off). Menurut Ahmad, pendekatan ini telah diadopsi oleh sejumlah koperasi dengan jumlah anggota yang masif.
“Lebih dari 10 koperasi sedang melakukan spin off yang meningkatkan layanan secara komprehensif, bukan saja di aspek pembiayaan, tetapi juga mendukung layanan nonfinansial lewat konsolidasi dalam wadah koperasi sektor riil sesuai potensi usaha yang dikembangkan anggota,” ungkapnya.
Keenam, pendekatan melalui model koperasi multipihak. Menurut Ahmad, pendekatan ini tengah diupayakan Kemenkop UKM dengan menangkap potensi dan minat kalangan milenial melalui startup yang bergabung dalam entitas koperasi.
“Koperasi multipihak ini juga sangat relevan ketika kita akan mengembangkan korporatisasi di sektor pangan, karena keterlibatan berbagai pihak bisa menimbulkan hal baik untuk mengonsolidasikan petani-petani kecil menjadi bagian dari koperasi itu sendiri,” pungkasnya.
Ahmad menyebutkan, sepanjang tahun 2021 Kemenkop UKM telah berhasil menjaring sebanyak 100 koperasi modern. Jumlah itu terdiri atas 40 unit koperasi pangan dan 60 unit di sektor lain yang meliputi koperasi simpan pinjam, koperasi pariwisata, pemekaran koperasi, koperasi digital, dan koperasi millenial.
