BPK Dorong Perbaikan Tata Kelola Keuangan Negara Lewat IHPS Semester I 2024
Pajak.com, Jakarta – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 kepada Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Kamis (2/1). Laporan ini menyoroti peran BPK dalam memperbaiki tata kelola keuangan negara selama semester pertama tahun 2024.
Dalam laporan tersebut, BPK memberikan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023. Sebanyak 79 Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) serta satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Namun, empat LKKL, yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Badan Pangan Nasional, mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Ketua BPK juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam memperkuat tata kelola keuangan, terutama melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2024. “Kami mengapresiasi penerbitan PMK Nomor 90 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Anggaran dan Aset pada Masa Transisi di lingkungan kementerian dan lembaga,” ujar Isma dalam keterangan resminya, dikutip Pajak.com pada Jumat (3/1/2025).
Selain itu, BPK juga menyoroti kerja sama yang baik antara lembaga ini dan pemerintah untuk mencapai tata kelola keuangan yang berlandaskan prinsip good governance. “Kami menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin baik untuk bersama mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa,” tambahnya.
Tidak hanya berkiprah di dalam negeri, BPK juga aktif di ranah internasional sebagai lembaga pemeriksa eksternal untuk organisasi internasional, termasuk lembaga di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Guna meningkatkan peran internasionalnya, BPK tengah mencalonkan diri sebagai anggota United Nation Board of Auditors (UN BOA) periode 2026-2032. “Kami memohon dukungan presiden dalam pencalonan BPK yang akan diputuskan oleh General Assembly PBB pada November 2025,” kata Isma.
Laporan IHPS I Tahun 2024 ini mencerminkan komitmen BPK dalam mendorong pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan dan akuntabel, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Dalam acara tersebut ketua BPK turut didampingi oleh Wakil Ketua BPK Budi Prijono dan para Anggota BPK yakni Nyoman Adhi Suryadnyana, Akhsanul Khaq, Haerul Saleh, Bobby Adhityo Rizaldi, Fathan Subchi, serta Slamet Edy Purnomo.
Comments