Bos BI Ungkap Ketidakpastian Global Meningkat Imbas Pengumuman Kenaikan Tarif Trump
Pajak.com, Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan bahwa ketidakpastian ekonomi global kembali meningkat setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan kebijakan kenaikan tarif efektif resiprokal terhadap sejumlah negara maju dan berkembang. Kebijakan tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Agustus 2025 dan diprakirakan akan menekan prospek pertumbuhan ekonomi global, terutama di kawasan negara maju.
Perry menjelaskan bahwa, pertumbuhan ekonomi di AS, Eropa, dan Jepang menunjukkan tren menurun, meskipun negara-negara tersebut telah mengambil langkah ekspansif melalui kebijakan fiskal dan pelonggaran moneter.
Di sisi lain, kinerja ekonomi Tiongkok diprakirakan belum sepenuhnya pulih karena masih menjalankan strategi diversifikasi ekspor. Sementara itu, India tetap menunjukkan pertumbuhan yang baik, didukung oleh permintaan domestik yang stabil.
“Kebijakan kenaikan tarif resiprokal AS yang direncanakan berlaku mulai 1 Agustus 2025 diprakirakan akan memperlemah prospek pertumbuhan ekonomi dunia, khususnya di negara maju,” jelas Perry dalam konferensi pers pada Rabu (16/7/25).
BI mencatat bahwa prospek pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 belum kuat dan diperkirakan berada pada kisaran 3,0 persen. Sementara itu, tekanan inflasi di AS cenderung menurun, sehingga ekspektasi terhadap penurunan suku bunga acuan The Fed (Fed Funds Rate) tetap tinggi.
Perry juga menyampaikan bahwa pergeseran arus modal dari AS ke kawasan Eropa, negara berkembang, serta aset-aset aman seperti emas, masih terus berlangsung. Hal ini terjadi seiring dengan meningkatnya risiko ekonomi di AS, termasuk risiko fiskal. Akibatnya, indeks mata uang dolar AS (DXY) terus melemah terhadap mata uang negara maju maupun berkembang (ADXY).
“Ke depan, kewaspadaan serta respons dan koordinasi kebijakan yang lebih kuat diperlukan guna memitigasi ketidakpastian perekonomian dan pasar keuangan global yang masih tinggi, serta menjaga ketahanan eksternal, menjaga stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di dalam negeri,” tegas Perry.
Di tengah tekanan global tersebut, BI menekankan pentingnya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Pada kuartal II-2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia didorong oleh investasi nonbangunan, terutama yang berkaitan dengan sektor transportasi.
Ekspor juga menunjukkan kinerja yang positif, didukung oleh ekspor produk berbasis sumber daya alam dan barang manufaktur. Namun demikian, konsumsi rumah tangga masih belum menguat. Hal ini tercermin dari melambatnya penjualan eceran.
Dari sisi sektoral, Lapangan Usaha (LU) Pertanian tetap tumbuh dengan dukungan subsektor perkebunan dan berbagai program pemerintah. Sebaliknya, LU Industri Pengolahan serta LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum belum menunjukkan pemulihan yang kuat.
Secara spasial, pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat di wilayah Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua) yang diperkirakan tumbuh di atas 5 persen. Sementara itu, wilayah lainnya belum menunjukkan peningkatan signifikan.
BI memprakirakan bahwa pada semester II-2025, pertumbuhan ekonomi nasional akan membaik. Untuk keseluruhan tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan berada dalam kisaran 4,6 hingga 5,4 persen.
Perbaikan ini didorong oleh menguatnya permintaan domestik dan hasil positif dari perundingan tarif antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah AS. Selain itu, koordinasi antara bauran kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia turut memperkuat keyakinan pelaku ekonomi.
Stimulus fiskal dari pemerintah diarahkan pada program perlindungan sosial dan pelaksanaan program unggulan dalam kerangka Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, BI mendukung melalui penurunan BI-Rate, pelonggaran likuiditas, serta pemberian insentif makroprudensial kepada perbankan untuk memperluas penyaluran kredit dan pembiayaan ke sektor prioritas.
“Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, bersinergi erat dengan kebijakan stimulus fiskal dan sektor riil pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.
Comments