Apkasi Resmi Luncurkan AOE 2025, Gelorakan Produk Lokal Mengglobal

Apkasi Resmi Luncurkan AOE 2025, Gelorakan Produk Lokal Mengglobal

Pajak.com, Jakarta – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) kembali luncurkan acara bertajuk ‘Apkasi Otonomi Expo (AOE)’ Tahun 2025, di Merak Room, Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC), Kawasan Senayan Jakarta, Selasa (22/10). Kegiatan tahunan ini akan menggelorakan produk lokal mengglobal.

Mewakil Dewan Pengurus Apkasi, Direktur Eksekutif Apkasi Sarman Simanjorang menekankan bahwa AOE 2025 merupakan kontribusi Apkasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. AOE 2025, meliputi sektor perdagangan, investasi, pariwisata, dan procurement. 

“Melalui expo ini, diharapkan komoditas unggulan daerah semakin banyak masuk dan bersaing di pasar global. Kami juga terus mendorong hadirnya investasi di daerah yang menguntungkan masyarakat lokal dan menggerakkan roda perekonomian demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Apkasi tentu memiliki tanggungjawab untuk turut andil memberikan solusi dan membantu anggotanya untuk memfasilitasi penyerapan produk-produk unggulan daerah ke pasar domestik maupun luar negeri serta masuknya investasi di daerah,” ungkap Sarman dalam keterangan tertulis yang diterima Pajak.com, (23/10).

Gelaran AOE 2025 akan makin meriah karena bersamaan dengan perayaan ulang tahun perak atau Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Apkasi. Tak hanya khusus untuk anggota Apkasi saja, AOE 2025 juga terbuka untuk kementerian/lembaga (K/L), badan usaha milik negara/daerah (BUMN/BUMD), pihak swasta, maupun para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Ia berujar, “Bagi peserta non-kabupaten pameran AOE 2025 juga strategis dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi program maupun membuka jejaring yang lebih luas lagi.”

Pada kesempatan yang sama, Analis Kebijakan Ahli Madya Wilayah V Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Raden Sartono menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan AOE 2025 mendatang.

Dalam Renstra Kemendagri Tahun 2020-2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 67 Tahun 2020 terdapat 7 lembaga asosiasi pemerintah dan DPRD yang ditangani di bawah Ditjen Otonomi Daerah.

“Kami siap mendukung dan memberikan support atas pelaksanaan AOE 2025,’ tegasnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Program Apkasi Syaifudin Chaidir menginformasikan kegiatan pameran AOE 2025 akan dilaksanakan selama 3 hari, 10-12 Juli 2025, bertempat di Hall A-B, JCC Senayan Jakarta.

Syaifudin menambahkan, selain pameran, AOE 2025 akan diisi beragam kegiatan pendukung, diantaranya business matching, pertunjukan seni dan budaya, wastra nusantara yang dikemas dalam bentuk fashion show, field trip, lomba peragaan busana daerah, lomba video kreatif, Apkasi Jurnalistik Award, forum diskusi berupa workshop, khususnya terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Khusus untuk kegiatan business matching, kami akan memberikan atensi khusus agar kegiatan ini benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh para peserta. Kegiatan ini akan kami jadikan agenda yang berkesinambungan, bahkan seminggu yang lalu kami sudah melakukan luncheon network dengan mengundang para atase perdagangan negara sahabat serta melibatkan mitra dan diaspora yang tersebar di luar negeri,” imbuh Syaifudin.

Ia pun mengajak daerah untuk bisa memanfaatkan acara yang sudah mendapat pengakuan dan dukungan pemerintah pusat. Hal ini untuk semakin membuka pasar yang lebih luas terkait perdagangan komoditi unggulan, pengembangan pariwisata, serta masuknya investasi dalam maupun luar negeri.

“Silakan (memanfaatkan AEO 2025), mumpung baru diluncurkan sehingga masih terbuka peluang memesan stand di posisi-posisi yang strategis,” tuturnya.

Syaifudin juga menekankan bahwa AOE 2025 menjadi ajang strategis untuk urusan procerement dan peluang besar yang harus dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan penyedia barang dan jasa pemerintah.

Ia menambahkan, “Kita tahu dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, pemerintah daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota adalah end user-nya, dan mereka ini adalah big buyer. Agar event ini optimal, kami juga akan mengundang berbagai pihak mulai dari kementerian/lembaga maupun BUMN/BUMD serta rumah sakit umum daerah (RSUD) selaku pengguna anggaran.”